Jakarta – Polri akan segera meluncurkan program perekrutan khusus untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, program perekrutan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang akan melibatkan sekitar 600 personel baru.
“Kami akan merekrut 600 anggota dari Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), yang akan difokuskan dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,” ujar Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan arahan kepada pejabat utama Polri dan para Kapolda melalui rapat virtual pada Senin lalu untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini.
“Kapolri menindaklanjuti arahan Presiden terpilih untuk melibatkan peran Polri dalam program ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi di masyarakat,” kata Sandi.
Dalam upaya mendukung program ini, Polri akan merekrut Bintara Kompetensi Khusus yang memiliki latar belakang di bidang pertanian dan gizi, serta melibatkan lulusan SIPSS untuk mendukung kompetensi khusus tersebut.
Dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Polri telah menjajaki sejumlah SMK pertanian di berbagai provinsi guna merekrut calon anggota yang memiliki kualifikasi tinggi di bidang tersebut.
“Tahap perekrutan akan dimulai pada Desember, setelah sosialisasi yang direncanakan pada November mendatang,” tambahnya.
Anggota khusus ini nantinya akan bersinergi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah.
Beberapa tanggung jawab yang akan dilaksanakan termasuk pengelolaan lahan pertanian untuk komoditas seperti padi, palawija, dan jagung, serta memastikan keberlanjutan program makan siang gratis dengan standar gizi yang memadai bagi masyarakat.
“Kami membutuhkan personel yang memiliki pemahaman di bidang ini agar kolaborasi dapat berjalan optimal,” jelas Sandi.