Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sering kali mengusulkan ide-ide yang belum sepenuhnya berkembangan dan akhirnya menciptakan kekacauan versi para ahli media sosial. Di sisi lain, pakar komunikasi memandang tindakan Dedi Mulyadi ini sebagai bentuk “investasi politik”.
Dedi Mulyadi dikenal sebagai “pemimpin konten” karena beberapa kasusnya yang menuai polemik, seperti mengirimkan anak-anak yang dianggap bandel ke barak tentara serta menerapkan aturan vasektomi untuk pria bertanggung jawab keluarga agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Hal ini menimbulkan diskusi panjang di media sosial.
Kunto Adi Wibowo dari Fakultas Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran mengatakan bahwa frekuensi munculnya Dedi Mulyadi di ruang publik serta media sosial merupakan bentuk “investasi politik” untuk merancang strateginya dalam urusan politik mendatang.
Pengamat kebijakan publik, Diding Bajuri, menyatakan bahwa Dedi Mulyadi sering tampil di media sosial sehingga menciptakan gambaran kepemimpinan yang seperti “satu orang menunjukkan” atau “one-man show”.
Namun Dedi Mulyadi beralasan bahwa langkahnya di platform media sosial dapat “mengurangi pengeluaran iklan reguler” yang biasa dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat.
Peneliti tentang media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, Ika Idris, mengatakan bahwa perilaku Dedi muncul di platform-media-sosial merupakan hal yang “biasa”. Namun, menurutnya, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh sang gubernur seringkali kurang-tuntas dan malah menciptakan kegaduhan.
“Jangan sampai kebijakan [yang] masih berupa ide saja, telah diumumkan kepada masyarakat menggunakan metode komunikasi yang terlalu langsung,” jelas Ika.
Apakah ada beberapa kebijakan Dedi Mulyadi yang menimbulkan perdebatan?
Sejak dilantik pada 20 Februari kemarin, Dedi sering mengemukakan ide kebijakan yang menimbulkan berbagai pendapat baik positif maupun negatif.
Berikut beberapa kebijakan kontroversial Dedi dari Maret sampai April 2025:
Menangis di Puncak
Dua minggu sejak dilantik sebagai gubernur, Dedi terlihat sedih dan menetes air mata ketika melakukan pengawasan mendadak ke destinasi wisata dalam wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Tengah.
Disebutkan dia menetes air mata ketika melihat dampak perubahan penggunaan lahan di Daerah Puncak, Bogor.
Pengguna media sosial bereaksi terhadap kejadian tersebut dengan menyebut tangisan Dedi hanyalah sebuah konten, tetapi sekaligus juga mencerminkan sikap transparannya.
Pemberantasan premanisme
Di pertengahan bulan Maret, Dedi mendirikan Satuan Tugas Penanggulangan Preman, yang dinyatakan sebagai upaya untuk “menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat kondisi investasi yang baik”.
Hal tersebut kemudian menuai kritikan dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Barat, yang mengatakan bahwa satuan tugas ini menyingkirkan organisasi masyarakat (ormas).
Walaupun Dedi telah berjanji untuk bertobat, perdebatan tetap terus berkembang sampai bulan April, ketika Ketua GRIB, Rosario de Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, menyatakan bahwa dia akan meredam kantor gubernur apabila Dedi masih menunjukkan sikap bermusuhan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut.
Menyampaikan anak-anak yang bandel kepada petugas di barak militer
Pada akhir bulan April tahun 2025, Dedi berencana mengirim para remaja bermasalah serta mereka yang ketagihan bermain game online ke barak militer guna mempelajari disiplin diri.
Akan tetapi, kebijakan tersebut mendapat kritik dari beberapa pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, yang mengkritisi pendekatan militeristik yang dijalankan oleh Dedi.
Harus melakukan vasektomi bagi pria yang sudah memiliki keluarga agar bisa mendapatkan bantuan sosial.
Dedi mengusulkan adanya wajib vasektomi untuk para suami dalam keluarga tidak mampu, yang ingin memperoleh dukungan sosial. Dia juga menyebutkan bahwa akan ada imbalan sebesar Rp500.000 untuk pria yang mau melakukan prosedur tersebut.
Dedi menyatakan bahwa aturan ini diperlukan untuk memperlambat tingkat kelahiran di kalangan warga tidak mampu.
Saya mengharapkannya agar suaminya atau ayahnya sudah melakukan KB [keluarga berencana] untuk menunjukkan rasa bertanggung jawab mereka kepada diri sendiri dan keluarganya. Jangan selalu memberatkan wanita saja seperti itu,” ungkap Dedi.
Perdebatan tentang hal ini menimbulkan kontroversi, di mana beberapa orang menyebut aturan tersebut sebagai ” diskriminatif.”
Bagaimana tanggapan Dedi Mulyadi ketika disebut sebagai ‘Gubernur Konten’?
Di penghujung bulan April lalu, Dedi Mulyadi dijuluki sebagai “gubernur konten” oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Pada pertemuan bersama antara Komisi II dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Kementerian Dalam Negeri beserta para kepala daerah beberapa propinsi, Rudy menyampaikan sambutan spesial untuk Dedi Mulyadi—yang juga menghadiri sesi rapat kerja itu.
“Terima kasih setia Bunda Menteri [Dalam Negeri] serta semua gubernur yang turut hadir pada acara hari ini. Kang Dedi, sang Gubernurnya. Keren banget nih Kang Dedi,” ungkap Rudy sebagaimana dilansir dari
Tempo.co.
Di akhir pertemuan, Dedi mengulangi gelaran “gubernur konten” yang disematkan oleh Rudy.
“Syukur Alhamdulillah, dengan materi yang tersedia, kami berhasil mengurangi pengeluaran untuk iklan berlangganan. Sebelumnya, biaya iklan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui kolaborasi dengan media adalah sekitar 50 miliar rupiah. Namun saat ini hanya perlu mengeluarkan dana sebesar 3 miliar rupiah tetapi hasilnya menjadi lebih merata dan tersebar luas,” jelas Dedi, seperti dilansir dari sumber tersebut.
Tempo.co.
Apa tanggapan masyarakat Jawa Barat mengenai perselisihan yang melibatkan Dedi Mulyadi?
Andi Daffa, seorang warganet dari Cimahi di Jawa Barat, menyatakan bahwa berbagai postingan Dedi sering muncul di laman media sosialnya meskipun dirinya tidak mengikutikan aktivitas sang gubernur.
Menurut Andi, keputusan Dedi sering menjadi topik diskusi, seperti misalnya kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal latihan pertahanan nasional, mencegah kriminalitas, serta meningkatkan kondisi rumah yang tidak layak dihuni.
“Salah satunya adalah keputusan yang perlu ditilang,” ujarnya.
Daffa mengakui bahwa Dedi sangat sigap dalam merespons masalah-masalah yang timbul di kawasannya. Akan tetapi, ini memberikan impresi bahwa Dedi cenderung mempedulikan aspek-aspek teknikal yang semestinya menjadi tanggung jawab petugas departemen.
Selayaknya dapat mengingat aspek-aspek yang lebih luas pula.
Dini Dwi Astuti, seorang warganegara Jawa Barat yang lain, memiliki pandangan yang berbeda.
Penduduk kota Bandung percaya bahwa kegiatan Dedi di platform media sosial merupakan strategi untuk menyiapkan jalannya menuju jabatan presiden.
Semua hal perlu dirancang dan diwujudkan karena kondisi zaman saat ini mengharuskannya demikian, teruslah membangun.
image
Pada saat ini, melalui konten menjadi lebih efektif. Menurut pendapat saya, semua orang memiliki hak tersebut. Itulah hak miliknya.
Menurutnya, konsep-konsep yang diajukan Dedi bersifat asli dan unik walaupun cukup menuai pro Kontra. Akan tetapi, ia percaya bahwa terdapat tujuan mulia untuk mengembangkan Jawa Barat dibalik ide-idenya tersebut.
Dini menyatakan menerima dengan positif aturan tentang pembatalan wisuda.
study tour
, batasan penggunaan ponsel, serta pendidikan bertaraf militer untuk anak-anak yang dianggap bandel.
“Pikiran ini sangat hebat. Saya sungguh menyukainya di atas berbagai ide lainnya karena kami memang perlu melindungi buah hati kami,” ungkap Dini dengan semangat.
Meskipun demikian, warga Jawa Barat lainnya, Novi Mulyani, merasa bahwa aturan ini mencegah para pelajar dari memiliki kenangan bersama teman-teman serta gurunya di sekolah.
Sebaliknya, Novi menegaskan ketidaksetujuannya terhadap bagaimana Dedi memposting semua aktivitasnya sebagai gubernur di media sosial.
Menurut dia, Dedi hanya perlu memperlihatkan kinerjanya yang sebenarnya sebagai gubernur dan masyarakat akan menyadari dengan sendiri.
Apa yang saya harapkan dari seorang pemimpin adalah dia harus proaktif, tidak perlu terlalu sibuk di media sosial, tetapi lebih fokus berinteraksi secara langsung dengan masyarakatnya.
“Jangan berpura-pura,” katanya dengan tegas.
Seperti halnya Dini, Novi mencurigai bahwa kegiatan Dedi di media sosial merupakan langkah awalnya untuk meraih ambisi menjadi presiden di masa depan.
Berdasarkan kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Barat, Novi mengamati bahwa Dedi tengah merancang reputasi dirinya sebagai seorang figur positif.
“Bisa dipastikan hal-hal baik akan ditampilkan dalam konten tersebut. Menurut pendapat saya, ini berkaitan dengan pilpres. Tentu saja dia berharap menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya meskipun tidak pasti kapan,” ungkap Novi.
Bagaimana tanggapan publik terkait postingan Dedi Mulyadi di media sosial?
Peneliti media sosial dan isu demokrasi Monash University Indonesia, Ika Idris, menganalisis kegiatan media sosial dan percakapan mengenai Dedi Mulyadi di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Youtube, X, dan platform lain.
Pada Instagram saja, dari saat dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2025 sampai 1 Mei 2025, terdapat total 165 postingan yang muncul di akun @DediMulyadi71.
Studi yang dikerjakan oleh Universitas Monash Indonesia menunjukkan bahwa setiap hari Dedi memposting tiga buah konten.
engangement
yang tinggi.
“Sampai dengan ribuan komentar tiap harinya,” ujar Ika.
Ika pula memeriksa obrolan tentang Dedi di platform media sosial menggunakan frasa pencarian “Dedi Mulyadi” bersama dengan berbagai kata kunci lainnya yang telah dikaitkan dengannya dalam beberapa masalah tertentu, misalnya “banjir”, “vasektomi”, “barak tentara”, serta “wisuda”.
Dari arus percakapan yang tertangkap di beragam platform media sosial, Ika juga melihat reaksi emosi warganet mengenai topik-topik tersebut.
Reaksi terkuatnya adalah rasa jijik atau mual.
disgust
(27%), kemudian marah atau
anger
(25%), disusul dengan perasaan senang atau
joy
(23%), serta sedih atau
sadness
(17%) dan terkejut atau
surprise
(3%)
“Reaksi
anger
Utamanya adalah reaksi terkait pengiriman siswa ke barak militer serta masalah yang berkaitan dengan persyaratan vasektomi,” jelas Ika.
Agar menyampaikan siswa yang memiliki masalah, walaupun dalam keadaan emosional
anger i
Meski banyak kritikan, namun tak sedikit pula yang memberi penghargaan terutama tentang masalah ketagihan bermain game,” lanjutnya.
Ika mengatakan bahwa dua postingan dengan jumlah komentar terbanyak di Instagram Dedi berkisah tentang biaya mahasiswa untuk wisuda dan unggahan lainnya yang melibatkan dirinya yang disebut-sebut sebagai “gubernur konten”.
Ika mengatakan bahwa Dedi dengan aktif menggunakan Instagram untuk mendapatkan informasi terkait dirinya, program-programnya, serta rencana-rencana kebijaksanaannya.
Namun, menurut Ika, Dedi sering kali mengeluarkan ide-ide tentang kebijakan yang belum sepenuhnya siap kepada khalayak ramai dan hal ini malah menjadi sumber perdebatan.
“Pejabat publik tersebut saat berkomunikasi dapat memotivasi orang lain, serta perkataannya memiliki dampak terhadap penyusunan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan,” jelas Ika.
Dia memberikan contoh bahwa saat Dedi mengusulkan agar pria yang menerima bantuan sosial harus disterilisasi, kemungkinan di balik pikirannya adalah untuk mengurangi jumlah orang miskin.
Tetapi menurut Ika, ide tersebut kemudian menjadi sumber perdebatan karena “belum selesai namun telah diumumkan kepada publik”.
“Ikut saran saya agar tidak sampai aturan ini baru sebatas pikiran saja sudah disebar kepada masyarakat menggunakan cara berkomunikasi yang terlalu blak-blakan,” kata Ika selanjutnya.
Saya rasa hal tersebut cukup berisiko, sebab dapat memicu serangan terhadap dirinya sendiri. Di pihak lainnya, mungkin saja akan memberikan inspirasi kepada orang-orang lain.
‘Investasi politik’ serta ‘pertunjukan solo’
Kunto Adi Wibowo, seorang pengajar komunikasi serta ahli dalam bidang literasi politik dari Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa kebiasaan Dedi Mulyadi muncul di depan umum dan platform-media sosial merupakan sebuah “investasi politik” yang bertujuan untuk “memperkuat posisi strategisnya dalam ranah politik.”
“Bukan hanya untuk Gubenkur Jawa Barat 1 periode kedua, tetapi juga bisa jadi menuju RI 1 (presiden) atau RI 2 (wakil presiden),” ungkap Kunto.
Lebih lanjut, Kunto menganggap tindakan Dedi mirip dengan pendahulunya, Ridwan Kamil, yang terkenal aktif di media sosial saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat.
Menurut Kunto, Dedi bukan hanya seorang pemimpin daerah, tetapi juga merupakan “صندVMLINUX
influencer
atau
idol
yang menciptakan ikatan lebih dari sekedar antara kepala daerah dan masyarakat.
“Kini ini tidak hanya tentang hubungan diantara pemimpin lokal dengan masyarakatnya, tetapi lebih mirip hubungan antara seorang idola dengan para penggemarnya,” ungkap Kunto.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Majalengka, Diding Bajuri, mengatakan bahwa hadirnya Dedi di media sosial mencerminkan kesannya
“one-man show”
dalam memimpin Jawa Barat.
“Padahal dari segi administrasi pemerintahan, sudah memiliki struktur dan tingkatan yang jelas,” ungkap Diding.
Dia merasa Dedi harus melibatkan seluruh jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/kota yang berada di bawahnya, serta dewan perwakilan rakyat lokal untuk fokus pada layanan kepada masyarakat Jawa Barat.
Sebaliknya dari fokus pada isi media sosial, menurut Diding, terdapat banyak masalah di Jawa Barat yang harus ditangani oleh pemerintah setempat, seperti halnya penanganan kemiskinan sebagai prioritas utama.
Hasil Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) bulan September tahun 2024 menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi urutan kedua yang memiliki jumlah orang miskin tertinggi, yaitu kira-kira 3,67 juta jiwa.
Diding juga menyoroti masalah perencanaan kota, yang dia sebut sebagai salah satu faktor utama terjadinya banjir di Jabodetabek bulan Maret lalu.
Di samping itu, masalah utama yang ada di Jawa Barat adalah kurangnya lapangan pekerjaan akibat peningkatan migrasi pabrik dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah.
Diding juga menyinggung beberapa poin lain di antaranya adalah “pendidikan bagi semua orang agar tak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan akibat masalah keuangan.”
Untuk menyelesaikan hal ini, Diding mengatakan bahwa Dedi perlu dapat “harmonis dan sejalan” dengan setiap kelompok yang terlibat.
“Supaya ada kesatupaduan baik secara politik, visi, inisi, dan sampai ke tindakannya,” kata Diding.
- TNI masuk ranah perguruan tinggi di Bali hingga Papua, apa tujuannya?
- Mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang mengalami intimidasi oleh seorang anggota TNI setelah laporan tentang kedatangan tentara di kampus – “Saya mendapatkan ancaman berdasarkan Undang-Undang ITE”
- Aksi protes oleh pelajar yang melawan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini berjalan selama berjam-jam dan merambah ke berbagai daerah, artinya apa?
- Banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia secara rutin tiap harinya, namun ‘kebijakan pemerintah hanya sebatas basa-basi’.
- Presiden Prabowo menyebut ‘ndasmu’ kepada kritikannya – ‘Kritikan terbuka seperti musuh’
- Pemilihan Umum: Persaingan Suara di Jawa Barat, Pemilih Masih Berdasarkan pada Agama
