JAKARTA, – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda menghargai pendirian politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang ditetapkan dalam rapat Kongres VI di Bali.
Menurutnya, sikap PDI-P yang tidak ingin bergabung dalam koalisi maupun menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh Megawati Soekarnoputri.
“Yang disampaikan oleh Ibu Mega sebagai politisi senior, saya rasa telah dilakukan analisis dan penilaian yang cukup mendalam, termasuk pernyataan yang bisa menjadikan PDI-P sebagai partai penyeimbang,” kata Huda saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).
“Maka bukan partai oposisi, juga bukan sebagai partai pemerintah,” lanjutnya.
Pandangan terhadap sikap politik yang tidak ingin menjadi oposisi maupun bagian dari koalisi PDI-P dianggap memiliki dasar politik yang jelas.
Apalagi jika melihat partai berlambang kepala banteng yang menjadi pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Pasti semua partai memiliki kedaulatan masing-masing dalam menentukan pendiriannya, termasuk saya kira PDI-P. Terlebih lagi PDI-P merupakan partai pemenang pemilu, termasuk dalam Pemilu 2024 ini,” kata Huda.
Selanjutnya mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto terkait posisi PDI-P, Huda menyatakan bahwa hal tersebut berada dalam wewenang Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
“Pasti sikap kemandirian masing-masing partai ini dalam konteks sistem presidensial kita serahkan kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo. Apakah posisi PDI-P sebagai partai penyeimbang itu dianggap cukup sampai di sini atau bagaimana, kita serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR tersebut.
Sikap Politik PDI-P
Pada Kongres VI PDI-P di Bali, Megawati menyampaikan pandangan partai yang berlambang kepala banteng mengenai pemerintahan Prabowo.
Pada pidatinya pada Sabtu (2/8/2025), Megawati menyatakan bahwa dalam sistem presidensial yang berlaku di Indonesia, tidak ada istilah oposisi maupun koalisi pemerintahan.
“Dalam sistem pemerintahan presidensial yang kita anut, tidak, tidak, tidak ada istilah oposisi dan koalisi,” ujar Megawati.
Ia menyatakan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya tidak dilakukan melalui permainan kekuasaan, tetapi berlandaskan kedaulatan rakyat dan konstitusi.
Oleh karena itu, Megawati menegaskan bahwa PDI-P akan tetap berada di luar kabinet, tetapi bukan menjadi oposisi. Partai dengan lambang banteng tersebut memutuskan untuk menjadi mitra penyeimbang pemerintah.
“PDI-P tidak mengambil posisi sebagai oposisi, dan juga bukan hanya membangun konsorsium kekuasaan. Kami adalah partai berideologi, berdiri di atas kebenaran, mendukung rakyat, serta bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap berada dalam jalur konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati.
Di posisi tersebut, PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun akan bersikap kritis terhadap setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.
“Kami akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat. Namun kami juga akan bersuara keras dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran,” kata Megawati.
