– Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengirimkan pesan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahnya. Mereka menegaskan kepada para elit bahwa saat ini rakyat sudah marah.
Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis yang tidak berpihak pada pihak tertentu, menurut Putri Gusdur Allisa Wahid, mengingatkan Presiden Prabowo bahwa kemanusiaan dan dukungan terhadap rakyat harus menjadi dasar serta arah utama dalam menyusun dan menerapkan kebijakan negara. Terutama dalam hal pengelolaan kehidupan bangsa. Tokoh-tokoh tersebut meminta agar segala bentuk kekerasan dihentikan.
“Berhentikan segala tindakan kekerasan dan represif dalam menangani aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak untuk bersuara dan berekspresi,” ujarnya di hadapan para jurnalis, saat mengadakan konferensi pers di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu (3/9).
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Tokoh-tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyatakan, saat ini masyarakat sudah marah melihat sejumlah elit penguasa, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun aparat penegak hukum yang kurang peka dan tidak memiliki empati terhadap beban rakyat yang semakin berat. Oleh karena itu, para tokoh tersebut meminta presiden dan jajarannya segera mengambil sikap.
“Kepala Negara perlu segera memimpin dan mengarahkan seluruh lembaga negara untuk bertindak berdasarkan nilai etika, kesederhanaan, serta prinsip kepatutan agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah hilang,” kata Allisa.
Beberapa tokoh yang di antaranya meliputi Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (istri Gusdur), Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, serta Laode M. Syarif menyarankan agar presiden segera menginstruksikan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan merevisi kepemimpinan serta kebijakannya.
“Untuk menghindari tindakan berlebihan yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya,” kata Allisa.
Presiden juga diminta untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan keadilan ekonomi dan mengelola APBN secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terkesan seenaknya. Selanjutnya, presiden perlu menghilangkan semua biaya tunjangan dan fasilitas yang berlebihan bagi pejabat publik. Hal ini karena telah menyebabkan pemborosan dalam keuangan negara.
“Seluruh jajaran pemerintah berupaya keras dengan melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, menaikkan pajak serta mengurangi program-program yang bertujuan memenuhi hak dasar. Program yang berdampak pada penurunan pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat perlu diperbaiki dan diatur kembali,” ujarnya.
Alisa menambahkan, Gerakan Nurani Bangsa mengharapkan presiden memastikan penerapan prinsip kekuasaan sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta memperkuat kembali TNI-Polri yang profesional dan fokus pada tugas utamanya. Tokoh-tokoh tersebut juga berharap presiden mampu menciptakan kesadaran masyarakat secara efektif.
“Mengembangkan prinsip saling menjaga antar warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan merusak atau mencuri. Mengajak seluruh tokoh agama, para budayawan, akademisi, pemimpin tempat ibadah, serta berbagai komponen masyarakat untuk terus-menerus berdoa dan secara aktif berpartisipasi dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara yang dicintai,” ujarnya.
