– Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia kembali turun ke jalan. Setelah melakukan aksi di Istana Negara, mereka melanjutkan perjalanan menuju Gedung DPR/MPR RI, pada hari Rabu (17/9).
Meskipun jumlah peserta yang hadir hanya sekitar puluhan orang, semangat mereka tetap menggelora. Mereka membawa baliho yang berisi kritikan tajam terhadap pemerintah dan DPR.
Wakil Garda Jawa Barat, Arya Adang Hidayat, menyatakan bahwa sebagian perwakilan massa diterima masuk ke gedung DPR untuk berjumpa dengan anggota Komisi V. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa anggota DPR yang menjadi tujuan pertemuan mereka.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Saya belum tahu siapa dia, tapi katanya juga ada Bang Dasco,” kata Arya di lokasi, Rabu (17/9).
Di depan pintu masuk DPR, para demonstran memasang spanduk besar yang mengacu pada kasus kematian sopir ojek online Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis Brimob.
“Potongan aplikasi sebesar 10 persen harga mati. Bukan teman kami yang dimatikan. Ke mana Kemenhub? Ke mana Pemerintah?,” tulisan pada spanduk itu.
Selain itu, beberapa tuntutan utama yang mereka sampaikan dalam aksi 179 ini antara lain:
- Rancangan Undang-Undang Transportasi Online telah dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025–2026.
- Batas maksimal potongan aplikator adalah 10% dari harga mati.
- Aturan biaya pengiriman barang dan makanan.
- Investigasi pengurangan 5% oleh pihak aplikator.
- Hapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, Anggota Berbayar, dan lainnya.
- Copot Menteri Perhubungan.
- Kepala Polisi Republik Indonesia menyelidiki secara menyeluruh tragedi 28 Agustus 2025.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini juga meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
“Masyarakat diharapkan mengevaluasi prestasi nyata Menteri Perhubungan saat ini. Bahkan dalam sistem transportasi online, ia lebih tampak seperti seorang pengusaha dibandingkan seorang menteri yang seharusnya membantu Presiden dalam melayani rakyat,” tegas Igun.
Ia juga menyalahkan kebijakan Kemenhub yang terlalu mendukung aplikator dengan pendekatan “vendor driven policy”, sehingga keluhan para pengemudi ojol selalu ditolak.
