Perjalanan Dinas Kepala OPD di Mimika Kembali Jadi Sorotan
Perjalanan dinas yang dilakukan oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menjadi perhatian setelah ditemukan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat memimpin apel gabungan dengan seluruh OPD di lapangan kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi (14/7).
Menurut Wabup Kemong, temuan BPK menunjukkan bahwa pengeluaran untuk perjalanan dinas para kepala OPD masih tergolong tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran. Ia menyatakan bahwa seharusnya biaya perjalanan dinas bisa dikurangi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Satu hal yang menjadi perhatian waktu pemeriksaan oleh BPK. Itu ada temuan perjalanan dinas kita itu cukup tinggi,” ujarnya. “Pada kesempatan ini saya berharap bukan kita pimpinan melarang tapi lihat dulu urgensinya,” tambahnya.
Wabup Kemong menegaskan bahwa kegiatan yang dapat dihadiri oleh staf atau kepala bidang tidak perlu dihadiri oleh kepala OPD. Ia menyarankan agar seluruh jajaran kepala OPD lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait perjalanan dinas.
Langkah Efisiensi dan Penghematan Anggaran
Dalam rangka menerapkan prinsip efisiensi, Wabup Kemong meminta kepada seluruh OPD untuk membatasi perjalanan dinas ke luar daerah. Ia menekankan bahwa setiap perjalanan harus memiliki alasan yang jelas dan mendesak. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:
- Membuat penilaian terlebih dahulu terkait urgensi kegiatan.
- Menggunakan sumber daya internal sebanyak mungkin untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.
- Menyusun rencana perjalanan dinas secara terencana dan transparan.
Tanggung Jawab Bersama
Selain itu, Wabup Kemong juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dari seluruh OPD dalam menjalankan kebijakan efisiensi. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Kita semua harus sadar bahwa anggaran yang digunakan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan penggunaannya secara tepat dan benar,” katanya.
Dengan adanya temuan tersebut, diharapkan seluruh OPD dapat lebih waspada dan proaktif dalam mengelola anggaran. Semua tindakan yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan tidak hanya sekadar kebiasaan.
Kesimpulan
Perjalanan dinas yang tinggi di lingkup Pemkab Mimika menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Dengan adanya rekomendasi dari BPK dan instruksi dari Wakil Bupati, diharapkan seluruh OPD dapat melakukan perubahan menuju pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa membebani keuangan negara.
