KABAR TASIKMALAYA
Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya memberi peringatan tentang kemungkinan adanya pihak yang memperjualbelikan posisi jabatan atau biasa disebut sebagai broker dalam penyelesaian 8 lowongan pekerjaan di berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD, Dodo Rosada setelah menindaklanjuti rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang berlangsung di Ruang Rapat I Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025.
Dodo menyebutkan bahwa aspek politik dalam tahap ini tak dapat dielakkan sama sekali, namun hal utamanya ialah mencapai hasil akhir yang baik. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menerapkan prinsip-transparansi, kepatutan, serta kesopanan pada seluruh rangkaian penempatan posisi.
“Bila berbicara tentang aspek politik, secara apa pun situasi tersebut takkan pernah lenyap. Namun, intinya semua bergantung pada kejernihan informasi, pertanggungan jawab, serta sikap adil dari komite,” jelas Dodo.
Dalam kasus ini, Dodo menyatakan bahwa Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya menyarankan agar pemilihan delapan posisi yang tersedia dalam lingkup SKPD dilaksanakan dengan cara lelang terbuka.
Dikutip dari Dodo, pada dasarnya mekanisme penempatan posisi itu dirancang untuk mengikuti sistim merit. Akan tetapi, sampai sekarang sistem tersebut belum bisa dilaksanakan dikarenakan ada beberapa masalah teknikal yang dialami oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun, menurut dia, hambatan terbesar dalam menerapkan sistem merit adalah situasi yang dikenal sebagai “talent full,” seperti dijelaskan oleh BKN pada pertemuan sebelumnya dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
BKN telah menunjukkan bahwa sistem merit dapat diberlakukan di Tasikmalaya, meskipun waktu pelaksanaannya masih belum pasti. Di samping itu, kekurangan dalam posisi pekerjaan perlu segera teratasi,” katanya.
Dua opsi
Oleh karena itu, Dodo menyebut ada dua pilihan lain bagi pengangkatan dalam posisi tersebut, yaitu dengan proses Job Fit ataupun lewat sistem open bidding. “Akan tetapi, kami berpendapat bahwa metode Job Fit saja tak cukup untuk mengatasi masalah kurangnya pejabat di sini,” terangkan dia.
Menurut Dodo, mekanisme open bidding dipilih untuk melengkapi kesenjangan itu karena dianggap lebih transparan dan memungkinkan penyelesaian prosesnya bisa cepat dilaksanakan.
Implementasi dari sistem lelang terbuka, menurutnya, membuka peluang bagi pejabat eselon III yang mempunyai keahlian dalam bidang manajemen dan juga budaya sosial, bersama dengan mereka yang berada di tingkat golongan IV B atau IV C, agar dapat turut ambil bagian dalam persaingan tersebut.
Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa tim penyeleksi untuk proses lelang terbuka sudah disusun dan hanya menunggu jalannya proses tersebut. Dia melanjutkan, “Secara rencana, lelang terbuka akan digelar pada bulan Mei. Kami bertujuan agar hingga awal atau pertengahan Juni, kedelapan jabatan kosong tersebut dapat segera diisikan.”
“Di sisi lain, mengenai promosi dan rotasi jabatan bagi pejabat eselon III dan IV, proses tersebut tengah berlangsung dan dikerjakan, serta akan segera diajukan kepada kementerian,” jelasnya.
