Mantan Wali Kota Sorong Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi ATK 2018
Mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, telah memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Papua Barat Daya.
Pemanggilan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2018 di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong. Kasus ini menimbulkan perhatian besar dari masyarakat dan lembaga pengawas.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Abun Hasbulloh Syambas, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Menurutnya, sebanyak 27 orang telah dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
“Kami sedang melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi ATK dan barang cetakan di Pemkot Sorong tahun anggaran 2018,” ujar Abun kepada awak media, Jumat (11/7/2025).
Selain mantan wali kota dan pejabat lainnya, penyidik juga telah memeriksa pihak ketiga yang dianggap memiliki informasi penting mengenai kasus ini. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dugaan korupsi yang terjadi beberapa tahun lalu.
Abun menegaskan bahwa Kejati Papua Barat berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan kasus ini meskipun jumlah penyidik terbatas. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja secepat mungkin tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.
“Kasus ini akan diusut tuntas secepatnya,” katanya.
Meski begitu, upaya untuk mengonfirmasi pernyataan lebih lanjut dari Luasa Hukum Lambert Jitmau, yakni Fernando Genuni, masih belum mendapatkan respons. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum masih berlangsung secara dinamis.
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini antara lain:
- Adanya indikasi kerugian keuangan daerah akibat dugaan korupsi ATK.
- Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pejabat dan pihak ketiga.
- Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Papua Barat dengan keterbatasan sumber daya.
Dalam konteks hukum, kasus seperti ini sering kali menjadi contoh bagaimana sistem penegakan hukum harus tetap objektif dan transparan. Masyarakat berharap agar proses hukum yang berlangsung dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Penyidikan ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat publik bahwa tindakan tidak sesuai aturan akan dihadapi dengan konsekuensi hukum yang berat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
