,
Jakarta
-Pemerintah berencana menggunakan kredit dari bank-bank milik negara yang merupakan anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) guna pembiayaan proyek ini.
Koperasi Desa Merah Putih
Analis senior dari Lembaga Aksi Strategis dan Ekonomi Indonesia, Ronny P. Sasmita, mengomentari bahwa program koperasi berlogo Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak layak untuk mendapatkan pinjaman bank. “Apakah ini bisa dipinjamkan atau tidak? Jika ditanyakan kepada saya, jawabnya tentu saja tidak akan bankable karena dimulainya dari awal,” ungkap Ronny ketika diwawancara pada hari Selasa, 22 April 2025.
Ronny menggambarkan partisipasi Himbara dalam pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari represi keuangan. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh tekanan terhadap bank agar mendukung salah satu pihak dalam bisnis. “Hal ini tentunya menjadi masalah, salah satunya adalah penyebab krisis yang kita alami pada tahun ’97 yaitu akibat represi keuangan,” ungkap Ronny.
Pada masa Orde Baru, lanjutnya, pemerintahan mengambil tindakan keras secara keuangan terhadap konglomerat yang berdekatan dengannya. Paling tidak, menurut Ronny, konglomerat tersebut masih mempunyai agunan serta catatan usaha. “Jika Koperasi Merah Putih ini betul-betulan
start from the scratch
.”
Menurut Ronny, Himbara dapat diprediksi memiliki kredit bermasalah atau NPL (Non Performing Loan) yang bakal naik selama bertahun-tahun pasca launching koperasi tersebut. Dia cemas bahwa pemerintahan tak akan sanggup memulihkan utang sepenuhnya apalagi separuhnya pun. Saranannya adalah biarkan pemerintah mendampingi dan merapikan dulu operasional koperasi sebelum mereka terlibat langsung dengan perbankan. “Jika tujuannya untuk membantu perkembangan, lakukan dengan strategi alternatif hingga lembaga koperasi ini sungguhan siap menjadi entitas finansial yang handal,” ungkap Ronny.
Sektor sebelumnya Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria meramalkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengelola sebuah Koperasi Desa Merah Putih mencapai antara Rp 2 hingga Rp 3 miliar. “Dana konstruksi serta operasional nantinya akan berasal dari Himbara, termasuk modal usaha,” jelas Riza ketika ditemui setelah pertemuan tentang koperasi desa di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 22 April 2025.
Riza menyebut bahwa pihak berwenang akan membayar kembali utang kepada bank milik negara tersebut secara bertahap selama periode antara 10 hingga 15 tahun. Sementara itu, asal-usul dana untuk pembayaran ini berasal dari alokasi anggaran dana desa yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut bahwa pemerintah menentukan metode angsuran selama puluhan tahun untuk mencegah bobot anggaran menjadi begitu memberatkan. Meski demikian, Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya tetap dalam proses penilaian rincian dari opsi pembiayaan serta cara pelunasannya bersama Himbara. “Jangan khawatir, perencanaannya masih berlangsung. Kita telah mensosialisasikan hal ini kepada sejumlah camat, mayoritas merespon positif (terhadap kerjasama) karena potensi keuntungan jauh melebihi biayanya (dana desa),” ungkap Sudaryono.
