JAKARTA,
– Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, meluruskan wacana mengenai layanan kesehatan hewan yang ramai disebut sebagai “BPJS hewan”.
Ia menegaskan, program tersebut bukanlah BPJS seperti yang berlaku bagi manusia, melainkan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik dari kalangan kurang mampu.
“Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga kalau BPJS kan ada iurannya. Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan,” ujar Hasudungun saat dikonfirmasi, Senin (9/6/2025).
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Sistem subsidi atau potongan harga yang dimaksud akan berlaku saat pemilik hewan membawa hewannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Namun, Hasudungun menekankan, wacana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan memerlukan kajian komprehensif sebelum bisa diimplementasikan.
Sebelum direalisasikan, Dinas KPKP lebih memilih untuk mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu, seperti menambah puskeswan.
Mengingat, untuk saat ini, Jakarta baru memiliki dua Puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dulu misalnya menambah jumlah puskeswan di Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth mendorong wacana layanan BPJS hewan untuk pemilik yang kurang mampu.
Pasalnya, tidak semua pemilik hewan di Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang memadai.
“Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” kata Kenneth kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
“Nah dengan program BPJS hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya,” tambah dia.
Layanan BPJS hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi peliharaan melalui microchip yang bertujuan untuk pendataan.
Oleh karena itu, Kenneth berharap agar Puskeswan Ragunan menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.
Seban, dia menyoroti Puskeswan Ragunan telah memiliki kemajuan pelayanan yang signifikan.
“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” ucap dia.
