Kebijakan HPP Jagung dalam Meningkatkan Swasembada Pangan
Acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 21 yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian berlangsung pada Jumat (11/7). Acara ini mengangkat tema “Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung di Tingkat Petani dalam Meningkatkan Swasembada Pangan”. MSPP menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi antara Kementerian Pertanian dengan para penyuluh pertanian dan petani di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa mendukung program swasembada jagung adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Jagung, sebagai salah satu komoditas utama, tidak hanya berperan sebagai pangan, tetapi juga sebagai bahan pakan dan sumber energi. Selain itu, jagung juga menjadi penghasil pendapatan bagi jutaan petani di Indonesia.
Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti menekankan peran penting penyuluh dan petani dalam mendorong kebijakan pemerintah terkait stabilitas produksi dan harga jagung. Ia menyatakan bahwa penyuluh bertindak sebagai ujung tombak transformasi pertanian. Di tengah fluktuasi harga komoditas, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan realita di lapangan.
Menurut Santi, ketahanan pangan tidak cukup hanya dari peningkatan produksi, tetapi juga perlunya perlindungan terhadap petani, khususnya dari segi harga jual hasil panen. Jika harga di tingkat petani tidak seimbang, maka semangat untuk menanam akan menurun. Oleh karena itu, kebijakan HPP jagung bukan hanya sekadar angka, tetapi juga bentuk keberpihakan pada petani kecil sebagai fondasi ketahanan pangan.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tedy Dirhamsyah menekankan bahwa keberhasilan kebijakan HPP tidak lepas dari peran penyuluh. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan dan realita. Penyuluh bertugas memberikan informasi kepada petani dan membantu mereka menyesuaikan strategi produksi. Mereka juga dilengkapi pemahaman pasar dan kebijakan agar mampu memberikan solusi nyata saat harga berfluktuasi.
Analis Pasar Hasil Pertanian Muda Maya Puspita Sari menyampaikan pentingnya perbaikan sistem penetapan HPP dan manfaatnya bagi petani jagung. Analisis usaha tani jagung menjadi dasar dalam penetapan HPP. Dengan struktur biaya produksi mencapai Rp 3.923/kg dan margin keuntungan petani sebesar 40%, maka penetapan HPP sebesar Rp 5.500/kg diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Maya menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan peran Bulog dan koperasi dalam menyerap hasil petani sesuai HPP yang ditetapkan. Diskusi dalam acara ini berlangsung aktif dengan partisipasi lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah yang hadir secara virtual maupun langsung.
Banyak isu yang disampaikan peserta, mulai dari perbedaan harga jagung antarwilayah, belum optimalnya pengawasan HPP, hingga usulan pemetaan biaya produksi di setiap sentra agar HPP tidak seragam tapi responsif. Penyuluh dari beberapa provinsi mengungkap bahwa petani di wilayah mereka sering mengalami kerugian saat panen raya akibat harga jatuh di bawah ongkos produksi.
Harapan besar disampaikan agar pemerintah lebih cepat dalam intervensi harga dan meningkatkan transparansi dalam proses penetapan HPP. Maya menambahkan bahwa sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan, harga jagung di tingkat petani sangat fluktuatif dan sering kali berada di bawah ongkos produksi. Di beberapa wilayah, harga jagung dengan kadar air tinggi (30–35%) hanya mencapai Rp4.000–Rp4.500 per kilogram. Ini tentu merugikan petani.
Dengan hadirnya Inpres yang menetapkan HPP Rp5.500/kg untuk jagung kadar air 18–20%, diharapkan menjadi instrumen perlindungan harga yang adil. Harapannya, dalam menuju swasembada, jagung sebagai komoditas utama harus dijaga nilai ekonominya. Pemerintah, penyuluh, dan petani perlu berjalan bersama dengan semangat kolaborasi. Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya bahwa setiap kebijakan harus berakar dari lapangan dan menyentuh kesejahteraan petani.
