.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghargai keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memilih jalur sebagai partai penyeimbang. Dengan begitu, PDIP tidak menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, tidak memperhatikan sikap PDIP tersebut. Gus Jazil tidak memberikan jawaban panjang terkait sikap politik PDIP yang tampaknya tidak jelas.
“Kami menghargai pendirian tersebut,” ujar Gus Jazil kepada , Senin (4/8/2025).
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan memiliki pandangan yang sama. Daniel enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai respons partainya terhadap sikap PDIP. Daniel menekankan bahwa pentingnya kemandirian partai dalam mengambil keputusan. Kemandirian PDIP itulah yang dihargai oleh PKB.
“Itu merupakan sikap independen dari masing-masing partai,” kata Daniel.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Megawati menempatkan partainya sebagai partai penyeimbang.
Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidatinya pada hari kedua kongres keenam PDIP di Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025). Megawati memutuskan untuk tidak berlawanan dengan pemerintah.
“PDIP tidak berada dalam posisi oposisi dan juga bukan hanya membangun konsorsium kekuasaan,” kata Megawati.
Megawati menyampaikan pendirian tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut oleh PDIP. Megawati berharap partai penyeimbang mampu memastikan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Kami adalah partai yang berlandaskan ideologi, berdiri di atas kebenaran, memihak pada rakyat, serta bersikap tegas sebagai partai penyeimbang untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap berada dalam jalur konstitusi dan kepentingan masyarakat luas,” kata Megawati.
Sikap Golkar
Partai Golongan Karya (Golkar) tidak keberatan dengan PDIP yang memilih jalur sebagai partai penyeimbang. Dengan demikian, PDIP tidak menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengapresiasi keputusan yang diambil oleh PDIP. Sarmuji merasa bahwa segala pilihan yang diambil merupakan hak dari PDIP.
“Kami menghargai pendirian PDI Perjuangan,” ujar Sarmuji kepada , Senin (4/8/2025).
Sarmuji menyatakan tidak masalah jika PDIP menjadi partai penyeimbang. Menurut Sarmuji, memilih opsi tersebut tidak bisa disalahkan karena merupakan hak dari PDIP.
“Boleh saja PDIP menempatkan diri sebagai apa pun terhadap pemerintahan. Sama saja,” kata Sarmuji.
Selain itu, Sarmuji berpendapat bahwa pilihan untuk menjadi pendukung atau oposisi pemerintah tidak perlu dipaksakan kepada partai. Meskipun menjadi partai penyeimbang, hingga saat ini belum ada kader atau perwakilan PDIP di Kabinet Prabowo.
“Tidak masalah juga kan,” jawab Sarmuji ketika ditanya mengenai sikap PDIP yang terkesan tidak jelas,” ujar Sarmuji.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Megawati menempatkan partainya sebagai partai penyeimbang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Megawati dalam pidatinya pada hari kedua kongres keenam PDIP di Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025). Megawati memutuskan untuk tidak bersikap oposisional terhadap pemerintah.
“PDIP tidak berada dalam posisi oposisi dan juga tidak hanya membangun konsorsium kekuasaan,” kata Megawati.
Megawati menyampaikan pendapat tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut oleh PDIP. Megawati berharap partai penyeimbang mampu memastikan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Kami adalah partai yang berlandaskan ideologi, berdiri di atas kebenaran, memihak kepada rakyat, serta bersikap tegas sebagai partai penyeimbang untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap berada dalam jalur konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
