BERITA KBB– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin perhatian terhadap kegiatan nelayan di wilayah pesisir Cilincing, Jakarta Utara, meskipun sedang berlangsung pembangunan tanggul beton oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola proyek tersebut harus menyisihkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk para nelayan yang terkena dampak.
Berdasarkan pendapat Pramono, kesepakatan tersebut muncul setelah pertemuan antara Pemprov DKI, PT KCN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Berdasarkan pembicaraan tersebut, pemerintah menjamin para nelayan tetap dapat menjalani aktivitas sehari-harinya, meskipun terdapat proyek pembangunan breakwater atau pemecah gelombang yang merupakan bagian dari pengembangan pelabuhan Marunda.
“Perusahaan diminta untuk memberikan program tanggung jawab sosial kepada nelayan yang berada di lokasi tersebut,” kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu 14 September 2025.
Ia menambahkan, mekanisme pendistribusian dana CSR ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap masyarakat pesisir, khususnya bagi mereka yang kegiatannya berkaitan langsung dengan proyek tersebut.
Rencana bantuan diharapkan tidak hanya berupa kompensasi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan para nelayan dalam jangka panjang.
Pramono mengatakan, pemerintah berharap pembangunan pelabuhan di wilayah tersebut dapat berlangsung tanpa mengganggu penghidupan masyarakat setempat.
Dengan keberadaan tanggul beton, kawasan Cilincing juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, mengungkapkan bahwa proyek tanggul ini telah berlangsung sejak tahun 2010 dan saat ini progresnya sudah mencapai 70 persen.
Struktur beton tersebut berfungsi sebagai pemecah gelombang yang dirancang untuk mendukung kegiatan pelabuhan.
