OPM TNPB Mengkritik TNI: Apa yang Terjadi di Dalam Sekolah dan Interogasi Siswa?

,


Jakarta


– TPNPB OPM mengkritik TNI karena diklaim telah menyembunyikan pasukan aktif mereka dalam sistem pendidikan di daerah Papua. Salah satu insiden ini diberitakan terjadi di Kabupaten
Maybrat
.

“Sekotak Tugas militer TNI Yonif 501/BY sudah masuk ke beberapa sekolah yang ada di desa Sorry,” ungkap juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom melalui pernyataan tertulis sebagaimana dilansir
Tempo
Pada Hari Minggu, 27 April 2025.

Sebby menyebutkan bahwa anggota TNI tersebut hadir di sejumlah sekolah membawa senapan otomatis. Selain itu, disinyalir pula TNI sudah melakukan penyiksaan kepada beberapa murid untuk mendapatkan informasi tentang operasi yang dilancarkan oleh TPNPB.
OPM
.

“TNI menanyakan beberapa hal kepada para siswa tentang kehadiran pasukan TPNPB di daerah Maybrat,” jelas Sebby.

Sebby menyatakan bahwa peristiwa serupa bukanlah hal yang unik untuk Kabupaten Maybrat saja. Ia menegaskan bahwa TNI juga disinyalir telah membypass sistem pendidikan di beberapa daerah lainnya, termasuk Distrik Ilaga, yang berada di bawah kendali Kabupaten Puncay Jaya.

Menghadapi situasi itu, TPNPB OPM meminta pemerintah agar langsung berhenti mengirim tentara ke sekolah-sekolah di daerah Papua, khususnya di zona-zona perang. “Presiden Prabowo Subianto harus cepat mencabut aturan yang menyebabkan ribuan anggota militernya ditempatkan sebagai guru di tanah Papua,” ungkap Sebby.

Sebelumnya, Sebby menyatakan ketidakpercayanya tentang usaha pemerintah untuk secara sengaja memperluas pengiriman tentara ke daerah konflik di Papua. Ia menuding bahwa pegawai sipil, pendidik, dan bahkan petugas kesehatan yang bekerja di area tersebut merupakan bagian dari jaringan intelijen pemerintah Indonesia.

“Mereka berpura-pura menjadi tenaga kerja sipil guna memasuki area tersebut,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, 11 April 2025.

Sebby menyatakan bahwa dirinya memegang bukti terkait tudungannya itu. Bukti sebatas yang diyakini oleh grupnya hanyalah pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beberapa saat yang lalu.

Jenderal berbintang empat tersebut pernah menyampaikan bahwa pasukannya yang ada di Papua memiliki tugas tambahan sebagai guru dan petugas kesehatan. “Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu dari luar daerah yang bekerja di zona konflik, tidak peduli profesinya, merupakan bagian dari militer.” demikian kata Sebby.

Pimpinan Badan Informasi militer TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyangkal tuntutan yang diajukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia menyebutkan bahwa pernyataan dari pihak OPM sebenarnya hanyalah strategi propagandistis untuk mendukung operasinya terhadap penduduk awam.

“Propaganda adalah cara memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan alasan atas perbuatan keras mereka. OPM dengan jelas telah melancarkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil yang tidak berdosa,” katanya dalam pernyataan tertulis pada hari Kamis, 10 April 2025.

Novali Panji Nugroho menyumbangkan pemikirannya pada tulisan ini.