OKE FLORES.COM
– Presiden
Prabowo Subianto
telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan
Raja Ampat
, Papua Barat, sebagai respons terhadap protes masyarakat dan tekanan dari kelompok lingkungan hidup.
Keputusan ini disampaikan melalui Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia
setelah pengumuman pencabutan dilakukan hari ini.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
???? Izin yang Dicabut
Keempat perusahaan yang izinnya dicabut adalah:
-
PT Nurham
-
PT Kawei Sejahtera Mining
-
PT Anugerah Surya Pratama
-
PT Mulia Raymond Perkasa
Kesempatannya terbentur masalah administratif—belum memenuhi kriteria rinci mengenai rencana kerja maupun anggaran belanja (RKAB/RKU)
.
Dengan demikian, mereka belum resmi memulai operasi penambangan.
✔️ Alasan Pemerintah
-
Melindungi kekayaan
biodiversitas laut
di kawasan geopark UNESCO, yang merupakan rumah bagi 75 % karang dunia dan ribuan spesies ikan
-
Terdampak deforestasi dan sedimentasi laut—temuan satelit dan investigasi lapangan menunjukkan penebangan hutan di beberapa pulau dan potensi rusaknya ekosistem karang.
-
Tekanan dari
Greenpeace
serta gerakan masyarakat adat menuntut penghentian total izin nikel di Raja Ampat.
❌ Sisa Satu Izin
Satu izin tersisa adalah untuk
PT Gag Nikel
, anak usaha Antam, yang operasionalnya berada di
Pulau Gag
, sedikit di luar batas geopark. Perusahaan ini memiliki kuota sekitar 3 juta ton per tahun. Pemerintah belum mencabut izinnya, namun operasi sementara dihentikan dan akan diawasi ketat.
???? Apakah Ini Cukup?
Pro:
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
-
Pencabutan ini mencegah semakin luasnya kerusakan ekosistem di pulau-pulau kecil dan zona laut sensitif.
-
Merespons langsung tuntutan publik dan memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap konservasi lingkungan global.
Kontra:
-
Masih ada celah izin di PT Gag Nikel, yang secara historis terlibat deforestasi dan merusak terumbu karang.
-
Aktivitas ini mencerminkan liberalisasi izin tambang yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan zonasi dan status konservasi—sejak beberapa izin diterbitkan sebelum Raja Ampat diakreditasi sebagai geopark UNESCO (2017/2023).
-
Greenpeace dan masyarakat adat menyerukan moratorium atau pelarangan total izin nikel di seluruh wilayah Raja Ampat.
???? Langkah Lebih Lanjut yang Perlu Dipertimbangkan
| Rekomendasi | Penjelasan |
|---|---|
|
Evaluasi ulang izin dan kuota |
Semua izin, termasuk izin eksplorasi tanpa produksi, harus ditinjau ulang berdasar status konservasi. |
|
Moratorium izin baru |
Pelarangan penerbitan izin di pulau-pulau kecil dan zona maritim sensitif seperti wilayah geopark. |
|
Rencana rehabilitasi |
Perusahaan yang izin dicabut wajib memulihkan lahan (reforestasi dan restorasi karang). |
|
Partisipasi masyarakat lokal |
Pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengawasan dan pelestarian wilayah. |
|
Transparansi dan regulasi tegas |
Penegakan hukum atas pelanggaran izin dan ambang batas lingkungan yang ketat. |
Langkah Prabowo dengan mencabut empat izin nikel di Raja Ampat merupakan
langkah awal yang penting
untuk menghentikan kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Namun,
belum cukup
. Pengamanan kawasan geopark harus lebih komprehensif: mencakup evaluasi semua izin, pengawasan ketat pada PT Gag Nikel, moratorium izin baru, dan keterlibatan langsung masyarakat adat serta aktivis lingkungan.
Dengan demikian, keberlanjutan Raja Ampat sebagai “surga di Bumi”—ruang hidup konservasi dan pariwisata—baru dapat dipastikan.***
