Pendekatan ERP Berbasis Kawasan Dinilai Lebih Efektif untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta diterapkan di kawasan yang sudah memiliki layanan angkutan umum massal, bukan hanya berdasarkan koridor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juni lalu menyatakan bahwa kebijakan ERP belum akan segera diterapkan karena fokusnya masih pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum.
Menurut Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, pendekatan ERP seharusnya mencakup seluruh kawasan, bukan hanya koridor tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban lalu lintas yang hanya dipindahkan ke ruas jalan alternatif di sekitar koridor tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan.
“Pendekatan kawasan lebih menjanjikan dalam hal efektivitas dan keberlanjutan,” ujar Yusa saat memberikan pernyataannya di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Jika ERP tetap dimulai dengan skema koridor, maka perlu dikombinasikan dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lain. Misalnya, melalui integrasi dengan Sistem Kontrol Lalu Lintas Pintar atau Intelligent Traffic Control System (ITCS), yang dapat membantu mengelola distribusi lalu lintas di luar koridor ERP.
Selain itu, penerapan Sistem Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) juga diperlukan untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di kawasan yang belum terkena pungutan. Dengan demikian, pengguna kendaraan bermotor tidak akan mudah mengabaikan aturan lalu lintas.
“Penerapan ERP berbasis koridor sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari langkah awal menuju sistem berbasis kawasan, agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di titik lain,” tambah Yusa.
Lebih lanjut, MTI berpendapat bahwa ERP bukan sekadar teknologi dan pungutan. Namun, ERP merupakan refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada pihak yang lebih banyak, yaitu pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya akibat ekspansi mobil pribadi.
MTI menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi. Tujuan utama dari ERP adalah untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.
Dengan penerapan ERP, diharapkan warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota, sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan ruang jalan yang lebih adil dan berkelanjutan.
