Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengajak para pejabat di Indonesia untuk meniru contoh negara-negara Eropa seperti Swedia, yang terbiasa menggunakan transportasi umum dalam keseharian.
Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, pengawalan atau patwal pejabat negara di Jakarta harus dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden.
Djoko menyatakan bahwa banyaknya kendaraan patwal turut menyumbang pada kemacetan di jalan raya, yang semakin membebani pengguna jalan. “Jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” ujar Djoko.
Ia menambahkan bahwa jalan yang dibangun melalui pungutan pajak harus digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya pejabat.
Djoko berharap para pejabat negara bisa menjadi contoh masyarakat dalam penggunaan transportasi publik. “Semestinya pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu,” katanya.
Menurut Djoko, hal ini penting agar pejabat bisa berbaur dengan masyarakat umum dan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat.
Salah satu negara yang tidak memberikan fasilitas seperti pejabat di Indonesia adalah Swedia. Di Swedia, para politikus bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili. “Aparat penegak hukum yang mengawal kegiatan tertentu karena menerima sejumlah uang juga harus ditertibkan,” tambah Djoko.
Dengan demikian, MTI berharap para pejabat negara bisa menjadi teladan dalam penggunaan transportasi umum, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan raya.
