Mesin Pertumbuhan 6 Persen Sudah Hidup di Daerah

Setiap kali pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, selalu muncul dua pandangan. Sebagian melihatnya sebagai visi yang harus diperjuangkan, sementara sebagian lain menganggapnya terlalu optimistis dan sulit dicapai.

Perdebatan serupa kini muncul terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya sederhana: apakah target tersebut realistis?

Jawabannya: ya, karena sebagian daerah di Indonesia sudah membuktikannya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2026 menunjukkan bahwa jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang tumbuh di atas 6 persen terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pada Semester I 2025, hanya terdapat empat provinsi yang tumbuh 6 persen atau lebih. Pada Semester I 2026, jumlahnya meningkat menjadi tujuh provinsi.

Di tingkat kabupaten dan kota, peningkatannya bahkan lebih signifikan. Jumlah daerah yang tumbuh 6 persen atau lebih meningkat dari 76 daerah pada Semester I 2025 menjadi 99 daerah pada Semester I 2026.

Lebih menarik lagi, sebanyak 358 dari 514 kabupaten/kota, atau hampir 70 persen daerah, mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menyebar. Pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada Jakarta atau Pulau Jawa. Ia mulai tumbuh dari berbagai wilayah Indonesia.

Gorontalo, misalnya, tumbuh dari 4,37 persen pada Q1 2024 menjadi 7,68 persen pada Q1 2026. Kepulauan Riau meningkat dari 5,00 persen menjadi 7,04 persen, sedangkan Sulawesi Selatan naik dari 4,82 persen menjadi 6,88 persen.

Di tingkat kabupaten, Halmahera Timur, Rote Ndao, Sinjai, Pohuwato, Gowa, Tana Toraja, Mempawah, dan Kendal juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang kuat.

Data tersebut menyampaikan pesan penting: pertumbuhan ekonomi tinggi bukan sesuatu yang mustahil. Pertumbuhan itu sudah terjadi di sejumlah daerah. Tantangannya adalah memperluas keberhasilan tersebut agar semakin banyak wilayah mampu menjadi sumber pertumbuhan baru.

Di sinilah kebijakan pemerintah memiliki peran strategis.

Program-program Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, renovasi sekolah, renovasi rumah rakyat, serta berbagai pembangunan berbasis daerah, tidak semata-mata merupakan program sosial. Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, program-program tersebut dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menciptakan permintaan domestik baru dan mempercepat perputaran uang di daerah.

Ketika bahan baku MBG dibeli dari petani lokal, koperasi desa menjadi pusat distribusi ekonomi, dan proyek renovasi dikerjakan oleh kontraktor daerah, manfaat ekonomi tidak berhenti di kota-kota besar. Uang berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten.

Di situlah pemerataan dimulai.

Namun, agar dampaknya maksimal, kebijakan tersebut harus terhubung dengan kekuatan ekonomi lokal. Petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, BUMDes, dan industri daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari rantai pasok, bukan sekadar penerima manfaat.

Nasionalisme ekonomi hari ini tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan di pusat-pusat ekonomi besar. Nasionalisme ekonomi abad ke-21 berarti memastikan bahwa petani di desa, nelayan di pesisir, pelaku UMKM di kecamatan, dan industri di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh.

Fondasi pertumbuhan nasional juga menunjukkan arah yang positif. Pada Q1 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, tertinggi dalam lebih dari tiga tahun, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan peningkatan belanja pemerintah. Investasi tumbuh hampir 6 persen, sementara sektor jasa, pariwisata, transportasi, dan akomodasi juga menunjukkan ekspansi yang kuat. (BPS)

Meski demikian, target pertumbuhan 6 persen tetap menghadapi tantangan. Ketidakpastian global, harga energi, suku bunga, dan tensi geopolitik dapat memengaruhi laju perekonomian. Sejumlah lembaga internasional bahkan masih memperkirakan pertumbuhan Indonesia berada di sekitar 5 persen. (Reuters)

Karena itu, target 6 persen harus dipandang bukan sebagai angka yang berdiri sendiri, melainkan sebagai agenda untuk mempercepat transformasi ekonomi. Target tersebut membutuhkan peningkatan produktivitas, penguatan daya saing daerah, perluasan investasi, serta keterlibatan lebih besar pelaku usaha lokal.

Sebagai penggagas Gerakan Nasional UMKM Bangkit, saya meyakini bahwa kunci pertumbuhan 6 persen bukan hanya investasi besar atau proyek strategis nasional. Kuncinya adalah menghubungkan investasi besar dengan jutaan UMKM, memastikan hilirisasi menciptakan rantai pasok lokal, membuka pasar baru bagi usaha kecil melalui digitalisasi, serta mendorong koperasi, BUMDes, UMKM, industri daerah, dan perusahaan besar bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang saling memperkuat.

Jika hal itu dilakukan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi lebih tinggi, tetapi juga lebih merata. Ketika pertumbuhan tersebar lebih luas, kesejahteraan akan lebih cepat dirasakan masyarakat.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa tidak ada negara yang berhasil meloncat menjadi negara maju tanpa keberanian menetapkan target yang lebih tinggi daripada kondisi saat ini. China pernah melakukannya. Korea Selatan pernah melakukannya. Vietnam sedang melakukannya. Indonesia juga harus berani melakukannya.

Mesin pertumbuhan Indonesia sesungguhnya sudah hidup di banyak daerah. Tugas kita sekarang bukan lagi mempertanyakan apakah Indonesia bisa tumbuh 6 persen, melainkan memastikan semakin banyak daerah ikut menjadi lokomotif pertumbuhan nasional.

Karena masa depan ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh satu kota. Masa depan ekonomi Indonesia ditentukan oleh kekuatan 514 kabupaten dan kota yang bergerak maju bersama.