Home crime Mengapa Kemendagri Belum Menghukum Lucky Hakim Pasca Pemeriksaan soal Perjalanan ke Jepang

crime, criminal cases, incident, news, politics and law

Mengapa Kemendagri Belum Menghukum Lucky Hakim Pasca Pemeriksaan soal Perjalanan ke Jepang

April 9, 2025

Mengapa Kemendagri Belum Menghukum Lucky Hakim Pasca Pemeriksaan soal Perjalanan ke Jepang

Inilah sebab Kemendagri belum mengenakan hukuman kepada Lucky Hakim.

Diketahui

Lucky sudah mengunjungi Kementerian Dalam Negeri guna melakukan pemeriksaan terkait kunjungan kerja ke Jepang.

Bupati Indramayu tersebut telah dites penyelidikan.

Namun, belum ada hukuman yang ditimpakan pada Lucky Hakim.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut bahwa tim mereka terus meneliti lebih dalam tentang kejadian itu.

“Masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Sekretaris Inspektorat tadi, pengembangan ini akan terus berlanjut,” jelas Bima ketika ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 8 April 2025.

Berdasarkan Bima, salah satu hal yang ditinjau adalah adanya potensi pemanfaatan dana publik untuk pergi ke Jepang oleh Lucky Hakim.

” Ini perlu dikembangkan sehingga pemeriksaannya harus komprehensif, seperti halnya yang dikerjakan oleh Inspektorat,” katanya.

Investigasi sedang berjalan dan temuan terakhir dari pemeriksaan akan memutuskan tipe hukuman apa yang kemungkinan besar diberikan.

“Secara keseluruhan, kita menemukan bahwa Bapak Bupati memiliki batasannya dalam memahami prosedur kunjungan ke luar negeri,” ungkap Bima Arya.

Apabila terdapat pelanggaran administratif ataupun pemakaian sarana dan prasarana negara yang tak sejalan dengan aturan, Kemendagri memiliki wewenang untuk mengimposkan sanksi mulai dari peringatan sampai menyarankan penonaktifan sementara.

Departemen Dalam Negeri menetapkan aturan yang ketat untuk perjalanan luar negeri para pemimpin daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota dipaksa melengkapi permohonan persetujuan dengan Departemen Sebelum melakukan pergi ke negara lain, bahkan pada masa liburan resmi pun demikian.

Aturan ini dirancang untuk memastikan pertanggungjawaban serta keterbukaan di dalam tindakan para pejabat pemerintah.

Lucky Hakim saat memberikan keterangan pers di Kementerian Dalam Negeri menegaskan kekeliruannya dan meminta maaf.

“Maaf ini sepenuhnya tanggung jawab saya dan ingin mengucapkan permintaan maaf secara khusus kepada warga Indramayu serta semua penduduk di Indonesia. Saya benar-benar lupa bahwa surat izin yang dibicarakan sebenarnya merupakan ijin untuk pergi ke luar negeri,” terang Lucky.

Berdasarkan pernyataan yang dia sampaikan, Lucky mempunyai interpretasi lain tentang aturan terkait ijin untuk kepala wilayah yang ingin bepergian ke luar negeri. Menurutnya, ijin tersebut dibutuhkan jika perjalanan dilakukan pada hari kerja, dan tidak wajib saat sedang libur nasional atau cuti bersama.

“Ketika sampai di kantor, tak ada lagi pegawai lain selain asisten pribadi saya yang memang tidak digaji oleh negara. Dari situ, kesimpulan saya muncul: Kantor ditutup, tiada satupun orang. Hari ini adalah libur nasional. Setelah datang dan meninggalkan tempat kerja sebelum jam masuk, baru terbongkar bahwa kesimpulan tersebut salah. Kesalahan itu berawal dari asumsi tanpa konfirmasi,” jelas Lucky.

Diperiksa Inspektorat dan Kemendagri

Bupati Indramayu Lucky Hakim dicek oleh Kemendagri pada hari Selasa, 8 April 2025.

Dia mengunjungi Kementerian Dalam Negeri gunanya bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Kehadiran Lucky Hakim di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kasusnya yang menjadi perbincangan yaitu kunjungan wisataannya ke Jepang.

Sesuai pengamatan Tribunnews dari tempat kejadian, Lucky Hakim datang sekitar jam 16:57 WIB menggunakan mobil Mazda 2 yang bewarna merah.

Lucky Hakim datang sambil memakai pakaian dinas bupati yang berwarna coklat ke seluruh badan, termasuk pins namanya di dada.

Namun, tak terdapat informasi yang diberikan oleh Lucky Hakim ketika sampai.

Lucky Hakim mengunjungi Kantor Kemendagri tersebut setelah sebelumnya telah memberikan keterangannya kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri RI.

Pemanggilan yang dialami oleh Lucky Hakim bertujuan agar dia dapat memberikan klarifikasi tentang perjinya ke Jepang bersama keluarganya tanpa memiliki persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sampai berita ini dibuat, Lucky Hakim terus mengadakan pertemuan pribadi dengan Bima Arya Sugiarto.

Sementara itu, jurnalis tetap menantikan klarifikasi dari Lucky Hakim tentang perjinya yang menuju Jepang.

Sebelumnya, Lucky Hakim telah melalui dua kali pemeriksaan untuk memastikan tindakannya dalam melakukan perjalanan ke Jepang tanpa memiliki persetujuan dari Pemprov Jawa Barat maupun Kemendagri.

Pertama-tama, Lucky menjalani pemeriksaan di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan kemudian menyampaikan keterangannya kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri), yaitu Bima Arya Sugiarto.

“Bupati tersebut akan terlebih dahulu memberikan keterangan kepada inspektorat sebelum kemudian memenuhi undangan untuk bertemu dengan wamedagri,” jelas Bima Arya ketika berbincang dengan para wartawan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

“Maka saat ini ia tengah menjalani pemeriksaan di inspektorat tersebut, yang berlokasi di dekat Gedung Inspektorat di sebelah Gambir,” lanjutnya.

Setelah melalui pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri, berikutnya Lucky hanya perlu bertemu dengan Wamendagri.

Berdasarkan temuan dari inspeksi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan itu, selanjutnya baru dapat dipastikan putusannya mengenai perbuatan Lucky Hakim.

“Nantikan saja bagaimana hasil putusan keluar. Jadwanya adalah pukul 13.00 WIB,” tegasnya.

Karena telah memutuskan untuk berlibur tanpa mendapatkan persetujuan, Lucky kini menghadapi ancaman pemberhentian sementaranya dari posisinya saat ini.

Mengenai ancaman hukuman keras tersebut, Lucky merasa terima nasib.

“Belum tentu saya mengerti, jika benar saya dianggap keliru oleh pihak yang berwenang, seperti Kementerian Dalam Negeri, dan seandainya saya menjadi contoh kasus dengan kesalahan tersebut, maka saya bersedia menerima segala akibatnya,” jelas Lucky.

“Iya begitu bukan maksud saya. Sisanya yang terserah adalah tanggungan saya, setiap tindakan pasti memiliki akibatnya,” tambahnya.

(*/)

Artikel ini sudah dipublikasikan di

TribunJabar.id

Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News

Lihat pula berita atau info tambahan di
Facebook
,
Instagram
dan
Twitter
dan
WA Channel

Berita viral lainnya di
Tribun Medan