AMERIKA Serikat kembali menunjukkan dukungan penuh terhadap Israel dengan mengajukan permintaan resmi kepada PBB untuk memecat
Francesca Albanese
,
Pelapor Khusus PBB
untuk hak-hak Palestina.
Dorothy Shea, penjabat perwakilan AS untuk PBB, mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, tertanggal 20 Juni 2025. Dalam surat itu, Shea menuduh Albanese melakukan “kampanye perang politik dan ekonomi yang tidak dapat diterima terhadap ekonomi Amerika dan dunia.”
Kongres Yahudi Dunia juga mengutuk laporan-laporan Albanese, menyebutnya sebagai “narasi yang sangat bias” dan menuduhnya menyalahgunakan mandatnya untuk memajukan agenda politik daripada menegakkan hak asasi manusia.
Alasan yang disampaikan adalah antisemitisme yang ganas dan dukungan terhadap terorisme. Surat tersebut juga menantang kredensial Albanese, dengan mengklaim bahwa ia menampilkan dirinya sebagai “pengacara internasional” tanpa memiliki lisensi untuk menjalankan praktik hukum, seperti dilansir
Times of Israel
.
Siapa Francesca Albanese?
Francesca Albanese adalah pengacara HAM, peneliti dan penulis buku yang dihormati. Perempuan kelahiran Italia, 1977, ini telah bekerja selama lebih dari dua puluh tahun sebagai pakar HAM untuk PBB, termasuk Kantor Komisioner Tinggi untuk HAM (OHCHR) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Dalam kapasitas tersebut, ia memberi saran kepada PBB, pemerintah, dan masyarakat sipil di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik, tentang penegakan norma-norma hak asasi manusia, terutama bagi kelompok-kelompok rentan termasuk para pengungsi dan migran.
Pada 2022, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk Albanese sebagai Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di wilayah
Palestina
yang diduduki sejak 1967.
Ia telah banyak menerbitkan publikasi tentang situasi hukum di Israel dan Palestina. Bukunya,
Palestinian Refugees in International Law
, menawarkan analisis hukum yang komprehensif tentang situasi pengungsi Palestina dari asal-usulnya hingga realitas masa kini.
Albanese meraih gelar Sarjana Hukum (Honours) dari University of Pisa dan gelar LLM di bidang Hak Asasi Manusia dari University of London, SOAS. Saat ini ia sedang menyelesaikan gelar PhD di bidang Hukum Pengungsi Internasional di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam.
Suara Lantang Pembela Hak Palestina
Dalam menjalankan tugasnya, Albanese kerap melontarkan kritik tajam dan kecaman terhadap Israel. Ia menyatakan dengan tegas apa yang dilakukan Israel di Gaza adalah sebuah tindakan genosida.
Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, pada 19 November 2024, mengatakan bahwa semua investigasi yang telah dilakukannya selama setahun terakhir mengkonfirmasi secara meyakinkan bahwa Israel melakukan genosida Gaza, seperti dilansir
Middle East Monitor
.
Albanese mengatakan bahwa ia telah mengabdikan diri selama satu tahun terakhir untuk “mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel di Palestina,” dan menekankan bahwa “tidak ada keraguan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, dan juga operasi penghancuran yang intensif.”
Dia mencatat bahwa investigasi yang dilakukannya bekerja sama dengan 30 ahli PBB, di samping keputusan Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada Juli, mengkonfirmasi dengan jelas bahwa Israel melakukan genosida di wilayah Palestina yang diduduki.
Organisasi seperti UN Watch dan NGO Monitor sering menuduh Albanese menyembunyikan bias anti-Israel dan antisemit. Ia telah membuat pernyataan yang menunjukkan bahwa “lobi Yahudi” mengendalikan AS, telah membandingkan orang Israel dengan Nazi, menolak motif antisemit di balik serangan Hamas pada 7 Oktober, dan menolak hak Israel untuk membela diri.
Menurut
Times of Israel
, Albanese juga menolak masalah keamanan Israel dan mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Pada Februari 2024, Albanese menghadapi kritik luas setelah menyatakan bahwa para korban serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober “tidak dibunuh karena agama Yahudi mereka, tetapi sebagai respons terhadap penindasan Israel.”
Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB di bawah Presiden Biden, secara terbuka menyatakan Albanese “tidak layak untuk perannya” dan menegaskan bahwa PBB tidak boleh menoleransi antisemitisme dari pejabat yang bertugas mempromosikan hak asasi manusia.
Banyak Ancaman
Israel
dan para pendukungnya menyebut Albanese sebagai “anti-Semit” dalam upaya untuk melemahkan pekerjaannya. Namun, ia justru dibela dari organisasi-organisasi Yahudi yang mengecam “serangan tanpa henti dari organisasi-organisasi bermotif politik.”
Ketika ditanya apakah pekerjaannya telah membuatnya menerima banyak ancaman, Albanese mengatakan: “Ya, saya memang menerima ancaman. Tidak ada yang sejauh ini saya anggap perlu tindakan pencegahan ekstra. Tekanan? Ya, dan itu tidak mengubah komitmen atau hasil kerja saya.”
Albanese tidak menjelaskan lebih lanjut tentang sifat ancaman tersebut, dan juga tidak mengatakan siapa yang mengeluarkannya. “Ini merupakan masa yang sulit,” katanya. “Saya selalu diserang sejak awal mandat saya.”
Sebelum Amerika Serikat turun tangan, Israel telah berkali-kali mengecam Albanese, dengan mengatakan bahwa ia “mendelegitimasi penciptaan dan keberadaan Negara Israel.” Albanese membantah tuduhan itu.
Albanese adalah salah satu dari puluhan ahli hak asasi manusia independen yang diberi mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaporkan tema-tema dan krisis tertentu. Pandangan yang diungkapkan oleh pelapor khusus tidak mencerminkan pandangan badan global secara keseluruhan.
Alasan AS Meminta Albanese Dipecat
Dalam surat yang disampaikan kepada Sekjen PBB,
Misi AS untuk PBB
menyebutkan beberapa alasan mengapa Albanese dicopot dari tugasnya sebagai pelapor khusus atas wilayah Palestina:
Antisemitisme dan Dukungan terhadap Terorisme
AS menuduh Albanese terlibat dalam ”
antisemitisme
yang ganas” dan mendukung terorisme. Para pejabat mengutip pernyataannya tentang “lobi Yahudi” yang mengendalikan Washington dan tuduhannya yang berulang-ulang bahwa Israel melakukan genosida dan apartheid, yang oleh AS disebut “palsu dan menyinggung”.
Bias terhadap Israel
AS menegaskan bahwa Albanese telah menunjukkan bias anti-Israel yang konsisten dan ekstrem, termasuk membenarkan atau meminimalkan tindakan terorisme terhadap warga Israel dan mengabaikan hak Israel untuk membela diri.
Menargetkan Perusahaan AS dan Internasional
Albanese baru-baru ini mengirim surat kepada puluhan perusahaan besar AS dan internasional, memperingatkan bahwa berbisnis dengan Israel dapat membuat mereka terlibat dalam genosida dan kejahatan serius lainnya. AS menggambarkan hal ini sebagai “kampanye perang politik dan ekonomi yang tidak dapat diterima” terhadap bisnis Amerika dan global, berdasarkan “argumen hukum yang sangat cacat”124.
Kredensial Hukum yang Dipertanyakan
AS mengklaim Albanese salah mengartikan kualifikasinya dengan menyebut dirinya sebagai “pengacara internasional” meskipun tidak memiliki lisensi untuk menjalankan hukum, dengan alasan hal ini merusak kredibilitas dan legitimasi mandatnya.
Dugaan Pelanggaran Keuangan
Laporan baru menuduh bahwa Albanese menerima dana dari kelompok pro-Hamas untuk kegiatannya, yang menurut AS merupakan pelanggaran kode etik PBB dan upaya menutup-nutupi oleh Albanese dan PBB.
Merusak Kredibilitas PBB
AS berpendapat bahwa tindakan dan retorika Albanese mendiskreditkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Hak Asasi Manusia, dengan alasan bahwa kehadirannya yang berkelanjutan “menimbulkan bayangan gelap atas integritas” lembaga-lembaga ini.
