Mendagri Tito kekecewaan soal ekonomi NTB bergantung pada tambang, dorong Gubernur kembangkan sektor lain

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menyentuh angka -1,47.

Tito menyatakan, kondisi perekonomian daerah perlu menjadi perhatian berbagai pihak agar dapat kembali tumbuh positif. Ia tak menginginkan, angka ini berdampak pada perekonomian nasional.

“Kalau pertumbuhan ekonominya minus, satu, dua, tiga daerah provinsi minus, itu akan membuat angka pertumbuhan nasional menjadi menurun,” kata Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6).

Ia menduga, rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB disebabkan oleh pengembangan smelter di Pulau Sumbawa yang belum rampung. Ia tak memungkiri, perekonomian NTB masih sangat bergantung pada sektor tambang.

“Saya tahu Pak Gubernur sudah bekerja keras untuk menyampaikan agar dilakukan relaksasi smelter,” ucap Tito.

Mantan Kapolri itu menegaskan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi seluruh daerah di Indonesia. Sebab, capaian pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari kinerja semua daerah.

Karena itu, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar persoalan di NTB terkait masalah pertambangan dapat segera diselesaikan.

Tito juga mengimbau, pentingnya daerah untuk mengendalikan inflasi sebagai upaya menumbuhkan perekonomian. Pasalnya, inflasi berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa yang akan memengaruhi beban hidup masyarakat.

“Kalau inflasinya tinggi, harganya mahal, ya rakyat akan teriak. Nyari beras mahal, nyari telur mahal. Ini poin sangat penting, ini menyangkut masalah perut, masalah beban hidup,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menargetkan kontribusi tambang terhadap perekonomian di NTB ke depan akan diperkecil. Ia memastikan, efek luas tambang akan kalah oleh pariwisata maupun pertanian.

“Kita harapkan dari pertanian, kehutanan, perikanan dapat memberikan 21,45 persen distribusi PDRB sesuai lapangan usaha,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berbagai sektor unggulan Provinsi NTB dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pertambangan energi.

“Harapan kami, ke depan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil dengan meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor lainnya,” paparnya. (*)