,
Jakarta
– Negara-negara
Eropa
mendorong Israel untuk menurunkan intensitas operasinya di Gaza dan memperbolehkan tambahan bantuan masuk ke daerah konflik tersebut, dimana para pejuang kemanusiaan menyatakan bahwa sudah ada ratusan korban jiwa dari masyarakat Palestina dalam beberapa hari belakangan ini karena dampak bom, serbuan militer darat, serta kelaparan yang semakin merajalela.
Uni Eropa
dan
Inggris
Pada hari Selasa menyatakan bahwa mereka berencana untuk mengulas kembali perjanjian kerjasama dagangnya.
Israel
. Seperti dilansir
France24
dan
Aljazeera
,
Keputusan tersebut berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia akibat blokade Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza.
Di London, Menteri Luar Negeri Britania Raya David Lammy menyampaikan di parlemen bahwa kebijakan Israel yang mengekspansi blokade serta “mengembangkan konflik” di Gaza adalah hal yang tak bisa diterima.
Kondisi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza telah mendapat kritik dari berbagai negara, termasuk Uni Eropa yang menyebutkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk merevisi perjanjian kerjasama dagangnya dengan Israel karena adanya tuduhan pelanggaran HAM setelah rapat para menteri luar negeri pada hari Selasa.
Kepala diplomatik Uni Eropa, Kaja Kallas menyebutkan bahwa “sebagian besar” dari 27 negara anggota yang berkumpul di Brussels setuju dengan tindakan itu. Dia juga menjelaskan tambahannya bahwa “beberapa negara merasa kondisi di Gaza tak bisa diterima… dan tujuan kita adalah untuk membebaskan aliran bantuan kemanusiaan.”
Tahap itu dimaksudkan untuk memeriksa apakah Israel sudah mengabaikan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel.
Swedia menyebutakan bakal mendesak Uni Eropa agar memberlakukan sanksi kepada para mentri Israel. “Sebab kami tak merasakan ada peningkatan yang signifikan bagi penduduk sipil di Gaza, maka diperlukan langkah-langkah tegas lebih lanjut,” ungkap Menteri Urusan Luar Negeri Maria Malmer Stenergaard.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang berkomentar di parlemen, merespon positif terhadap keputusan itu dan menambahkan bahwa 17 dari 27 negara anggota Uni Eropa sudah memberikan dukungan untuk usulan tersebut.
Kallas pun membenarkan bahwa sanksi Uni Eropa yang ditujukan untuk para pemukim Israel yang bertindak dengan kerasan sudah dirancang tapi belum dilewati karena penolakan dari salah satu negara anggotanya, meski nama negara tersebut tidak diungkapkan.
Bantuan yang diberikan Israel, tentunya sangat disyukuri,” ujar Kallas. “Meski demikian, hal ini bagai tetesan air di samudera. Dibutuhkannya bantuan yang cepat, lancar, serta dalam jumlah besar untuk menangani situasi saat ini.
Inggris Panggil Dubes Israel
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy. Shutterstock
Pada kesempatan berbeda pula, Inggris menghentikan pembicaraan tentang perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Mereka juga meminta kembali duta besarnya dari Israel bernama Tzipi Hotovely dan menerapkan hukuman atas para pemukim di Wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari langkah keras mereka sampai saat ini terkait tindakan Israel selama konflik militer.
“Menghalangi dukungan, mengeraskan konflik, serta menyepelekan keprihatinan kawan-kawan dan sekutu kita. Hal ini tak bisa diteruskan dan seharusnya berakhir,” ungkap Menteri Luar Negeri David Lammy saat memberikan pidato berkobar di parlemen.
Langkah itu diambil satu hari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada menyuarakan kritik mereka atas cara Israel mengelola konflik di Gaza beserta serangan dan operasi militer di Tepi Barat.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menaikkan nada kritiknya terhadap Israel pada hari Selasa, menyebut tingginya derita yang dialami oleh anak-anak di Gaza sebagai hal yang sangat sulit diterima, sambil memperkuat panggilannya untuk adanya gencatan senjata.
Saat kebrutan penduduk permukiman terhadap masyarakat Palestina, yang diperkuat oleh angkatan bersenjata Israel, memburuk dalam beberapa bulan belakangan ini, Lammy menyebut bahwa siklus kekerasan berkelanjutan dari para pemukim Israel di Tepi Barat membutuhkan penanggulangan.
Di luar hukuman-hukuman sebelumnya, Inggris saat ini sudah menerapkan sanksi pada “tiga individu, dua titik permukiman liar, serta dua kelompok yang mensupport tindakan keras terhadap warga komunitas Palestina,” tambahnya.
Dia menyebutkan bahwa kesepakatan dagang antara Britania Raya dan Israel saat ini masih efektif, namun pembicaraan lebih lanjut tidak bisa dilanjuti dengan administrasi Israel yang melaksanakan kebijakan “menyedihkan” di Gaza dan Tepi Barat.
Pemerintah Israel berkewajiban ikut campur dan mencegah tindakan agresi tersebut,” ujar Lammy. “Kelalaian mereka secara berkelanjutan dalam bertindak merugikan komunitas Palestina serta ancaman bagi solusi kedua negara.
Menteri Urusan Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, juga akan menyampaikan kepada Duta Besar Israel untuk Inggris, Hotovely, bahwa “blokade bantuan ke Gaza yang berlangsung selama 11 minggu tersebut merupakan hal yang kejam dan tak bisa diterima,” kata Lammy.
Israel dengan sigap mengkritik keputusan Inggris, “Sebelum pengumuman hari ini bahkan terjadi, pembicaraan tentang perjanjian kerjasama perdagangan bebas tak ada kemajuannya dari pihak pemerintahan Inggris yang sedang berkuasa,” ungkap Kementerian Luar Negeri Israel melalui pernyataan resmi mereka. Mereka juga mencatat bahwa hukuman ekonomi Inggris “sungguh tidak masuk akal dan patut dipertanyakan”.
Senjata untuk Israel
Pemerintahan Buruh dikritik tajam di tanah airnya lantaran dinilai kurang bertindak atau berkomentar guna membantu warga Palestina yang tiada hentinya diterjang serangan serta kesulitan makan di Gaza yang dilanda blokade. Ratusan aktivis pendukung Palestina ikut ambil bagian dalam unjuk rasa Mingguan secara rutin di seluruh wilayah Britania Raya.
Mantan ketua Partai Buruh serta anggota parlemen independen Jeremy Corbyn menyampaikan hal ini kepada
Al Jazeera
bahwa “cara tunggal bagi pemerintah untuk berhenti terlibat dalam genosida” adalah dengan “memutus kerjasama militernya dengan Israel dan menerapkan sanksi”.
Walau partai buruh memperpanjang beberapa izin ekspor senjata menuju Israel, mereka memberikan pengecualian bagi proyek pesawat tempur F-35 karena pertimbangan komitmennya dalam jaringan suplai global.
Pada saat yang sama, suatu laporan datang dari Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International, dan
Pekerja untuk Palestina Bebas
menyampaikan di awal bulan ini bahwa Inggris sudah mengirim “8.630 bahan peledak terpisah” sejak gencatan senjata parsial dimulai pada September lalu.
Berdasarkan informasi dari pihak pemerintah Ingghis yang diumumkan kemarin, mereka telah memberikan persetujuan atas perlengkapan militer dengan nilai total mencapai 127,6 juta pounds kepada Israel melalui izin publik tunggal selama periode bulan Oktober hingga Desember tahun 2024 — walaupun ada pembatasan pengiriman senjata parsial yang dimulai sejak September.
Kasus Pengadilan Tinggi baru-baru ini diajukan minggu lalu terkait tantangan terhadap cara Inggris mengatur ekspor senjata ke Israel.
Militer Israel sudah melancarkan serangan kekerasan di Gaza mulai Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian lebih dari 53.600 orang Palestina, mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak.
