Bukan Hanya Polisi, Instansi Ini Juga Berperan Penting dalam Penetapan Nominal Denda Tilang Elektronik

Bukan Kepolisian, Instansi Ini Berperan Penting dalam Menetapkan Jumlah Denda Tilangan Elektronik

Ternyata polisi bukanlah pihak yang memutuskan jumlah denda untuk tilang elektronik; sebenarnya institusi tersebut lah yang memiliki peran penting dalam hal ini.

/ Knowledge

Irsyaad W 5 Mei pukul 10:30 pagi 5 Mei pukul 10:30 pagi

– Jumlah pasti dari sanksi denda untuk pelanggaran elektronik tidak ditetapkan oleh kepolisian.

ternyata terdapat sebuah institusi yang berperan penting dalam menetapkan besarnya denda itu.

Institusi tersebut juga terdapat di setiap kabupaten/kota.

Yaitu Mahkamah Negeri yang berada di setiap daerah.

Prosesnya tak berakhir saat surat konfirmasi terkirim dan sang pelanggar telah mengaku salah.

Dokumen pelanggaran akan dikirim ke pengadilan guna ditetapkan jadwal persidangan sesuai dengan prosedur yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung serta Direktorat LaluLintas Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas pokok dari pengadilan adalah untuk mengatur jumlah denda yang perlu ditanggung oleh para pelaku pelanggaran.

Pengesahan masih berlangsung meskipun penegak hukum yang melanggar tidak muncul secara fisik di dalam ruangan persidangan.

Karena itu, dalam sistem denda elektronik, pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran ringan dan dapat diproses tanpa hadirnya tersangka.

Setelah keputusannya diumumkan, peserta yang melanggar dapat segera membayar denda tersebut lewat Bank BRI maupun aplikasi BRIVA dengan jumlah tepat seperti yang disyaratkan oleh hakim.

Pembayaran tersebut dengan sendirinya menyelesaikan masalah denda lalu lintas, sehingga tidak perlu bagi pelanggar untuk datang langsung ke kantor polisi atau ke pengadilan.

Namun, bila pelaku melihat dirinya tak bersalah atau berkeinginan untuk mendaftarkan sanggahan, mereka masih dapat hadir dalam persidangan guna menyuarakan pertahanannya.

Pengadilan berperan sebagai tempat yang adil untuk melindungi hak-hak para pemilik kendaraan sambil sekaligus mengatur arus lalu lintas dengan baik.

Oleh karena itu, peran pengadilan dalam sistem ETLE tak boleh diremehkan.

Ini menjadi penghubung utama antara implementasi kepolisian yang didorong oleh teknologi dengan pelindungan terhadap hak-hak sipil dalam perspektif perundang-undangan.