Pembentukan Satgas BKC Ilegal untuk Memperkuat Pengawasan Barang Kena Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal). Tujuan dari pembentukan satgas ini adalah untuk memperkuat pengawasan serta menindak peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok ilegal, di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menekan penyebaran rokok ilegal secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, menjelaskan bahwa keberadaan satgas ini merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem peredaran barang kena cukai yang legal dan terpercaya. Dengan adanya satgas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan terkait cukai dan mengurangi risiko kerugian negara akibat peredaran barang ilegal.
Satgas BKC Ilegal akan beroperasi secara nasional, dengan fokus pada operasi masif dan strategis yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi prioritas utama. Hal ini melibatkan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, serta pemerintah daerah guna menciptakan pengawasan yang terpadu dan efektif.
Pembentukan satgas ini didukung oleh hasil Operasi Gurita, sebuah operasi nasional Bea Cukai yang bertujuan memberantas rokok ilegal. Hingga 6 Juli 2025, operasi ini telah mencatat 4.214 tindakan penindakan di berbagai wilayah, dengan total 195,4 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan. Selain itu, terdapat 22 kasus yang telah masuk tahap penyidikan, 11 Surat Tagihan Cukai (STCK) senilai Rp1,2 miliar, serta 363 tindakan ultimum remedium yang berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp24,4 miliar.
Djaka menegaskan bahwa penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas instansi untuk memutus rantai distribusi ilegal dari hulu hingga hilir. Dalam konferensi pers di Malang, Bea Cukai turut memperlihatkan barang bukti hasil penindakan dari sejumlah daerah di Jawa Timur sebagai bentuk transparansi dan bukti nyata penegakan hukum.
Selain itu, Bea Cukai juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, melainkan juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengajak semua elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menolak peredaran barang kena cukai ilegal demi menjaga kestabilan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.
Upaya Kolaboratif dalam Mengatasi Rokok Ilegal
Untuk mencapai tujuan tersebut, satgas BKC Ilegal akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
- Meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.
- Melakukan operasi masif untuk menangani peredaran rokok ilegal.
- Menyediakan sistem pelaporan yang mudah bagi masyarakat.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak rokok ilegal.
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum.
Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya ini. Setiap individu dapat berkontribusi dengan melaporkan aktivitas ilegal yang ditemui atau memilih produk yang legal dan terdaftar. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi peredaran rokok ilegal.
Selain itu, Bea Cukai juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengawasan. Dengan inovasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus rokok ilegal.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat dan kolaborasi yang baik, diharapkan rokok ilegal dapat diminimalkan sehingga penerimaan negara tetap stabil dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik.
