.CO.ID,
BAGHDAD – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab ke-34, yang diadakan pada Jumat di ibu kota Irak, Baghdad, mengeluarkan seruan yang kuat dan terpadu untuk segera menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza. Mereka juga mendesak pembukaan semua penyeberangan perbatasan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Pernyataan akhir Konferensi Tingkat Tinggi itu, yang disebut “Deklarasi Baghdad,” secara jelas menentang pemindahan paksa penduduk Palestina dari wilayahnya dan mendorong seluruh negara agar menyediakan dukungan politis, finansial, serta hukum untuk skema serupa Arab-Islam guna mengembangkan kembali Gaza.
Dilansir kantor berita
WAFA
Pernyatan itu memperkuat ajakan Presiden Mahmoud Abbas atas Negara Palestina agar melangsungkan konferensi damai global dan menyerukan deploy pasukan pengamanan PBB ke area diduduki Palestina hingga terapannya solusi kedua negara.
Dari 32 poin yang diuraikan dalam deklarasi tersebut, 14 poin pertama berfokus pada perjuangan Palestina dan situasi di Gaza, yang digambarkan sedang menghadapi “genosida Israel.”
Deklarasi tersebut menegaskan kembali bahwa isu Palestina adalah isu sentral bagi dunia Arab dan merupakan elemen inti bagi stabilitas regional. Perjanjian ini menekankan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kebebasan, hak untuk menentukan nasib sendiri, pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta hak untuk kembali dan memberikan kompensasi bagi para pengungsi dan diaspora.
Konferensi Tingkat Tinggi itu dengan tegas menyutujui segala bentuk tindakan dan praktek ilegal oleh Israel, sebagai kuatan penjajah, serta menuding Israel melupakan hak asasi masyarakat Palestina, seperti kebebasan hidup dan harga diri manusia. Mereka juga mendesak “untuk berakhirnya secara cepat konflik di Gaza beserta seluruh pertikaian lain yang semakin merugikan warga sipil tak bersalah.”
Konferensi Tingkat Tinggi itu menyerukan kepada komunitas global dan negara-negara besar untuk bertanggung jawab secara etis dan hukumnya dengan tujuan mengakhiri pembantaian serta memfasilitasi penyampaian bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di seantero Gaza tanpa adanya rintangan apapun.
Peserta secara kembali menyatakan dukungannya untuk rencana bersama antara Arab dan Islam yang disetujui pada 4 Maret dan 7 Maret 2025, berturut-turut oleh Liga Arab dan OKI (Organisasi Kerja SamaIslam). Rencana tersebut menjelaskan langkah-langkah menuju pemulihan serta pembangunan ulang di wilayah Gaza.
Pernyataan itu mengapresiasi ide pembentukan dana pemulihan khusus, sambil menonjolkan langkah-langkah perdana menteri Irak Mohammed Shia’ Al-Sudani serta janji-janji sebelumnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Cairo 2023 dan KTT Kerajaan Arab Islam 2024 yang akan datang diadakan oleh Arab Saudi.
Perhatian pula difokuskan pada usaha yang diorganisir untuk membuka seluruh titik perlintasan menuju area Palestina serta mendorong lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama UNRWA, agar bisa menjalankan dan mengembangkan operasi bantuan manusiawi mereka berkat dukungan global.
KTT tersebut mendukung pembentukan kelompok kerja terbuka bekerja sama dengan PBB untuk mengawasi pembentukan dana untuk merawat sekitar 40.000 anak yatim piatu di Gaza dan menyediakan prostetik bagi ribuan warga sipil yang terluka, terutama anak-anak. Mereka memuji inisiatif “Pulihkan Harapan” Yordania yang bertujuan untuk mendukung orang-orang yang diamputasi di Gaza dan mendorong lebih banyak upaya kemanusiaan.
Pemimpin-pemimpin tersebut secara tegas mengulangi penolakannya atas setiap jenis pengusiran paksa masyarakat Palestina. Mereka mendeskripsikan hal itu sebagai pelanggaran serius dari undang-undang internasional serta nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus menyatakannya sebagai sebuah kekejaman terhadap manusia dan merupakan bagian dari upaya pembersihan etnik.
Mereka pun menyuarakan penolakan atas penerapan strategi lapar sengaja dan pembakaran lahan oleh Israel dengan maksud untuk mendorong penduduk Palestina supaya meninggalkan wilayahnya sendiri.
Konferensi Tingkat Tinggi itu memperkuat janji mereka dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh bagi situasi Palestina melalui pendekatan keamanan. Mereka juga turut mensupport panggilan dari Presiden Abbas guna mewujudkan pertemuan damai serta melakukan tindakan-tindakan tak bisa dirubah demi menjembatani jalan kepada pemisahan wilayah menjadi dua negara sesuai dengan Rencana Perdamaian Arab dan ketentuan-ketentuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang setimpal.
Ini meliputi pendirian negara Palestina yang benar-benar merdeka berdasarkan batas wilayah tahun 1967, di mana Yerusalem Timur menjadi ibukotanya, serta kedaulatan penuh dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengembalian semua hak orang Palestin, termasuk hak untuk pulang dan mengatur masa depan mereka sendiri.
Pemimpin-pemimpin tersebut meminta pengiriman pasukan penjaga perdamaian global ke daerah-daerah diduduki oleh Palestina hingga solusi dua negara menjadi kenyatan lengkap, serta mendorong Majelis Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bertindak secara konkret dalam periode tertentu guna merealisasi rencana ini sesuai wewenang mereka dalam menjaga ketenteraman dan keselamatan dunia.
Akhirnya, konferensi itu mendorong seluruh kelompok Palestina agar bergabung dalam satu projek nasional yang menyeluruh serta memiliki pandangan strategis terintegrasi demi memenuhi harapan warga Palestina mendapatkan kemerdekaan dan negara sendiri.
Para peserta menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB pada 10 Mei 2024, yang didukung oleh 143 negara, yang mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
