,
Jakarta
–
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengkritisi
Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang akan dirilis oleh pemerintah pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Menurutnya, subsidi tersebut tidak mencakup semua pekerja karena sebagian dari mereka belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (صند
BPJS
).
Rustadi mengkritisi bahwa masih ada banyak perusahaan yang ragu-ragu dalam menawarkan jaminan sosial berkualitas kepada karyawannya. Apalagi, jumlah pekerja yang belum bergabung dengan serikat pekerja di tempat kerja mereka cukup besar. “Hibahan gaji tersebut hanya berlaku bagi buruh yang sudah mendaftar ke BPJS,” ungkap Rustadi saat konferensi pers melalui Zoom pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025.
BSU ini merupakan bagian dari paket subsidi yang dirilis oleh pemerintah di era Kepresidenan Prabowo Subianto. Dana tersebut ditujukan untuk karyawan berpenghasilan kurang dari Rp 3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk juga guru honorer.
Di samping itu, terdapat pula beberapa insentif tambahan yang telah disusun, seperti misalnya alokasi bantuan sosial dalam bentuk kartusembako serta bantuan pangan dengan tujuan mencapai 18,3 juta keluarga penerima manfaat pada bulan juni-juli tahun 2025. Selanjutnya, tersedia juga insentif berupa perpanjangan dari program potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk para pekerja di bidang industri padat karya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk memacu pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai angka 5% di kuartal II tahun 2025.
Insentif tersebut mencakup diskon tarif transportasi, subsidi listrik, bantuan pangan serta BSU atau Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja. “Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan membeli saja. Intinya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuarter kedua tahun ini. Komponennya terbesar tentu dari sektor konsumsi dan daya beli, tetapi kami juga menimbang faktor-faktor lain,” jelas Susiwijono Moegiarso seperti dilansir pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025.
Selanjutnya, Susiwijono menyebutkan pula bahwa momen penggerak pertumbuhan semacam Idul Fitri kini berpindah ke kuarter I tahun 2025 serta awal kuarter II di tahun tersebut. Oleh karena itu, pihak pemerintahan merencanakan peningkatan ekonomi dengan menggunakan waktu liburan sekolah.
Ilona Esterina
,
menyumbang untuk penulisannya Artikel ini.
