TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, BALI-
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pejabat penting dari Papua Tengah di Bali pada Jumat (6/6/2025).
Pertemuan ini melibatkan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Diskusi intensif ini merupakan respons atas demonstrasi yang terjadi di Kantor Kementerian HAM pada Selasa (3/6/2025) lalu.
Fokus utama pertemuan adalah menyikapi situasi krusial di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak yang dilanda konflik bersenjata.
Konflik ini telah merenggut korban jiwa, menyebabkan luka-luka, hilangnya warga, hingga memicu gelombang pengungsian besar-besaran.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Pigai menegaskan bahwa kementeriannya serius menanggapi situasi di Papua dengan satu tujuan: mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian.
“Pertemuan ini kami gelar untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan dan bersama-sama memastikan penanganan yang tepat agar situasi konflik di Puncak dan Intan Jaya bisa teratasi,” ujar Pigai dalam keterangan persnya, Sabtu (7/6/2025).
Ia menambahkan, “Kami juga ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliasi untuk perdamaian di Tanah Papua.”
Krisis Pengungsian Mendesak dan Solusi Pos Militer
Data yang diperoleh Pigai menunjukkan fakta memprihatinkan: sekitar 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak telah mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika.
Bahkan, dua distrik Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Intan Jaya) kini benar-benar kosong karena seluruh penduduknya mengungsi.
“Dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” ungkap Pigai.
Dalam waktu dekat, Kementerian HAM berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan baik dan mendorong upaya rekonsiliasi.
“Kami akan menjadi jembatan bagi kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang,” jelas Pigai.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan rencana pembangunan pos-pos penjagaan bagi aparat TNI/Polri, agar tidak lagi menggunakan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.
“Gubernur dan para bupati menyampaikan rencana pembangunan pos tersebut, termasuk mencari lokasi tanahnya,” kata Pigai.
Mengatasi Berbagai Persoalan Papua
Selain konflik bersenjata, pertemuan ini juga membahas isu-isu krusial lainnya, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat, dan infrastruktur jalan Trans-Papua.
Konflik sosial pasca-Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya juga menjadi perhatian.
Pigai menekankan pentingnya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat, serta desakan agar pemerintah pusat segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif.
Terkait isu pembangunan di Papua, Pigai menyatakan kementeriannya akan segera berkomunikasi dengan kementerian teknis terkait.
“Kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Untuk menangani berbagai persoalan Papua secara lebih fokus, Kementerian HAM sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua.
“Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” pungkas Pigai. (*)
