DENGAN serangkaian perubahan kebijakan Donald Trump di Timur Tengah, ternyata ada satu yang tidak berubah: kebijakan AS terhadap Gaza. Ini dibuktikan dengan
hak veto
yang digunakan memblokir resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (
DK PBB
) yang menyerukan “gencatan senjata segera dan permanen di Gaza”, Rabu, 4 Juni 2025.
Ini menandai pertama kalinya AS menggunakan hak vetonya untuk menghentikan resolusi Dewan Keamanan yang terkait dengan perang Gaza selama masa jabatan kedua Presiden Trump. AS sendirian dalam penentangannya, karena ke-14 anggota dewan lainnya mendukung resolusi tersebut.
Pemungutan suara ini menandai pertama kalinya Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara membahas krisis Gaza sejak bulan November. Saat itu, AS – sekutu penting Israel – juga memveto resolusi yang menuntut diakhirinya konflik.
Apa Isi Resolusi?
Rancangan
resolusi
tersebut menyuarakan “keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang sangat buruk” yang terjadi di Gaza dan menuntut “pencabutan segera dan tanpa syarat atas semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.”
Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.” Resolusi tersebut juga mendesak “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat bagi semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lain.” Selain itu, resolusi tersebut juga menyoroti “situasi kemanusiaan yang sangat buruk” di Gaza dan mengharuskan dihapuskannya semua hambatan terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut.
Apa Alasan AS Memveto?
Setelah pemungutan suara, Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea menjelaskan bahwa draf tersebut tidak mengutuk Hamas, tidak menuntut kelompok tersebut untuk melucuti senjatanya, dan tidak menuntut mereka untuk menarik diri dari Gaza. Shea menekankan bahwa Hamas telah menolak beberapa proposal yang didukung oleh AS untuk kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata. “Kami tidak bisa membiarkan Dewan Keamanan memberikan imbalan atas penolakan Hamas untuk berunding,” kata Shea, seperti dikutip
Axios
.
Dia juga berpendapat bahwa rancangan resolusi tersebut “menggambarkan kesetaraan yang salah” antara Israel dan Hamas dan mengatakan bahwa rancangan tersebut akan merusak upaya AS yang sedang berlangsung untuk mengamankan perjanjian gencatan senjata.
Bagaimana Tanggapan Anggota PBB Lain?
Dilansir
The New Arab
, para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan kritik keras kepada AS yang menggunakan hak vetonya untuk memblokir sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang tidak terbatas di Gaza. AS beralasan bahwa resolusi tersebut akan mengganggu negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung.
Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Ahmad, mengutuk veto AS, dan menyebutnya sebagai “bukan hanya noda moral pada hati nurani dewan ini, tetapi juga momen penting dalam penerapan politik yang akan terus terngiang selama beberapa generasi.”
Duta Besar Cina, Fu Cong, menambahkan bahwa pemungutan suara tersebut “sekali lagi menunjukkan bahwa akar penyebab ketidakmampuan dewan untuk memadamkan konflik di Gaza adalah penghalangan yang dilakukan berulang kali oleh AS.”
Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont menyesalkan ketidakmampuan Dewan untuk bertindak, dengan mengatakan, “Dewan dicegah untuk memikul tanggung jawabnya, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar dari kita tampaknya menyatu dalam satu pandangan.”
Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, mengumumkan setelah pemungutan suara bahwa ia akan mendorong pemungutan suara Majelis Umum untuk resolusi gencatan senjata. Ia berterima kasih kepada 14 negara yang mendukung resolusi tersebut dan mendorong upaya-upaya lanjutan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Keamanan.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menolak rencana Palestina untuk membawa resolusi tersebut ke Majelis Umum, di mana tidak ada hak veto, dan menyebutnya sebagai hal yang sia-sia. “Resolusi ini tidak memajukan bantuan kemanusiaan dan justru melemahkannya. Resolusi ini mengabaikan sistem yang bekerja demi agenda-agenda politik,” katanya.
Apa Konsekuensi dari Veto AS?
Ada beberapa konsekuensi dan dampak yang berpotensi terjadi setelah AS memveto resolusi gencatan senjata ini seperti dirangkung
Al Jazeera
:
Krisis kemanusiaan akan terus berlanjut
Penggunaan hak veto oleh AS kali ini dapat memastikan bahwa
krisis kemanusiaan
dan penderitaan warga sipil di Gaza akan terus berlanjut.
Dampak langsung dari veto AS adalah berlanjutnya permusuhan aktif di Gaza, di mana operasi militer Israel terus berlanjut dan kondisi kemanusiaan semakin memburuk. Hampir 100 orang Palestina terbunuh dalam satu hari setelah veto tersebut, dan daerah kantong tersebut tetap berada di bawah blokade bantuan yang melumpuhkan, dengan PBB memperingatkan bahwa seluruh penduduknya menghadapi risiko kelaparan.
Resolusi yang diblokir tersebut akan mengamanatkan penghapusan semua hambatan terhadap bantuan kemanusiaan, sehingga kegagalannya berarti berlanjutnya pembatasan akses terhadap pasokan penting bagi warga sipil.
Isolasi Diplomatik dan Kerusakan Reputasi bagi AS
AS berdiri sendiri dalam penentangannya, dengan 14 anggota Dewan Keamanan lainnya mendukung resolusi tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya kritik internasional dan isolasi AS di panggung global.
Para diplomat dari negara-negara seperti Cina dan Pakistan menggambarkan veto AS sebagai “noda moral” dan “momen yang menentukan” yang akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kredibilitas dan kedudukan moral AS dan Dewan Keamanan.
Meningkatnya Tekanan Internasional terhadap Israel
Veto tersebut kemungkinan akan meningkatkan pengawasan dan tekanan terhadap Israel, karena komunitas internasional menjadi lebih bersatu dalam tuntutannya untuk mengakhiri permusuhan dan akses kemanusiaan yang lebih besar. Veto AS dipandang sebagai upaya untuk melindungi Israel dari pertanggungjawaban atas tindakannya di Gaza.
Merongrong Otoritas dan Multilateralisme PBB
Penggunaan hak veto AS secara berulang-ulang dipandang sebagai hambatan yang signifikan terhadap kemampuan Dewan Keamanan untuk memenuhi mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menyebabkan munculnya seruan-seruan untuk melakukan langkah-langkah alternatif, seperti memindahkan resolusi ke Majelis Umum PBB, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.
Penggunaan hak veto AS secara berulang-ulang dipandang sebagai hambatan yang signifikan terhadap kemampuan Dewan Keamanan untuk memenuhi mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menyebabkan munculnya seruan untuk melakukan langkah-langkah alternatif, seperti memindahkan resolusi ke Majelis Umum PBB, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.
Potensi Eskalasi dan Konflik yang Berkepanjangan
Dengan memblokir resolusi tersebut, AS secara efektif telah membiarkan operasi militer terus berlanjut, sehingga meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil, kehancuran, dan ketidakstabilan regional.
Para kritikus berpendapat bahwa veto tersebut memperkuat Israel untuk tetap bertahan dengan strategi militernya, sementara juga gagal mengatasi akar penyebab konflik atau menciptakan kondisi untuk perdamaian yang berkelanjutan.
Pemungutan suara untuk resolusi ini terjadi di tengah-tengah inisiatif yang didukung oleh Amerika Serikat, Gaza Humanitarian Fund (GHF) yang disebut-sebut sebagai jebakan kematian bagi warga Gaza. Operasi bantuan ini mendapat kecaman karena diduga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang sudah ada dengan mengkoordinasikan bantuan dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.
Pada Rabu, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 16 orang di Gaza, termasuk 12 orang dalam satu serangan terhadap sebuah tenda yang menampung para pengungsi, menurut badan pertahanan sipil Gaza. Sehari sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan menewaskan 27 orang di Gaza selatan dekat lokasi bantuan GHF; militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut.
