OKE FLORES.COM –
Usaha untuk menciptakan satu set data nasional kian terwujud. Mendagri Muhammad Tito Karnavian berkolaborasi dengan BPS, Pemkot Surabaya, serta Pemkab Halmahera Tengah pada kerjasama penting yang bertujuan memperkuat data pengembangan wilayah.
Penandatanganan perjanjian tersebut dilangsungkan di kantor Kementerian PPN/Bappenas, yang terletak di Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Acara ini dipersembahkan dengan pengawasan langsung dari Menteri PPN dan juga kepala Bappenas, yaitu Rachmat Pambudy.
Menandatangi bersama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji.
Membangun Berdasarkan Data, Bukan Hanya Intuisi
Pada pidatonya, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pembangunan tidak dapat bergantung pada dugaan saja. Menurutnya, data yang tepat merupakan hal utama.
“Jika data yang digunakan tidak akurat, maka keputusan dapat keliru dan berpotensi menghasilkan masalah hukum,” tegas Tito.
Dia juga menyatakan apresiasinya atas dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mempromosikan integrasi satu data nasional, serta penghargaan kepada BPS yang telah lama membantu layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).
Jasa Pengiriman Bola Hingga ke Daerah Terpencil Dan Luar Negri
Bukan sekadar tentang data, Kemendagri pun terus mendorong inovasi dengan menyediakan layanan pengadaan KTP elektronik di tempat.
Layanan ini sudah menjangkau wilayah terpencil hingga komunitas WNI di luar negeri. Hasilnya, masyarakat semakin mudah mendapatkan identitas resmi, bahkan tanpa harus keluar desa.
“Kolaborasi ini sangat komplementer. BPS, Kemendagri, serta pemerintah daerah memiliki kekuatan tersendiri. Sekarang tinggal disinkronisasikan,” jelas Tito.
Mencakup Seluruh Aspek, Mulai Dari Petugas Bimbingan Hingga Pendukung Agama
Menariknya, kolaborasi data ini tidak terbatas pada urusan pemerintahan saja. Menteri Dalam Negeri menyinggung bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai bidang seperti program PKH, petugas pertanian, sampai dengan pembina keagamaan, akan dimanfaatkan guna meningkatkan ketepatan data di lapangan.
” Kami berharap hal ini akan menjadi kerja sama luar biasa dalam menyediakan data yang tepat sasaran dan bernilai guna bagi seluruh pemangku kepentingan pembuat keputusan,” tegas Tito.
Visi Gemilang: Sebuah Data Menuju Kemajuan Indonesia
Acara tersebut turut disertai oleh sejumlah pejabat menengah dan junior dari berbagai kementerian/instansi, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Upaya ini ditargetkan menjadi titik penting dalam pengembangan kebijakan yang tak sekadar cepat, tetapi juga akurat.
Di zaman digital saat ini, data tidak hanya terdiri dari angka-angka tetapi juga menjadi alat penting dalam mengembangkan negara. ***
