Kerja Sama Strategis antara KKP dan Konservasi Indonesia dalam Pengelolaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalin kerja sama strategis dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk menyusun tata ruang laut dan pengembangan kawasan ekosistem karbon biru. Kesepakatan ini berlangsung selama tiga tahun dan menjadi langkah penting dalam mendukung penguatan ekonomi biru yang adil, efisien, serta berkelanjutan. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat integrasi antara ruang laut dan darat.
Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Selasa, 15 Juli 2025. Dalam perjanjian ini, terdapat peran penting dalam perencanaan dan penyusunan berbagai dokumen zonasi ruang laut, termasuk rencana zonasi kawasan antar-wilayah, kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis nasional tertentu.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun pedoman teknis cadangan karbon biru, melakukan analisis daya dukung dan biaya-manfaat, serta menyusun profil kawasan ekosistem karbon biru di berbagai lokasi prioritas. Ia menegaskan bahwa perencanaan ruang laut menjadi dasar dari ekonomi biru dan mendukung Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan setiap langkah kebijakan memiliki dasar ekologi yang kuat dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Kartika. “Ini merupakan bagian penting dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi sektor kelautan.”
Konservasi Indonesia (KI) menyatakan kesiapannya dalam mendukung target pemerintah secara teknis dan data dalam proses identifikasi serta pemetaan lokasi-lokasi potensial karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. KI juga akan membantu dalam penyusunan zonasi rinci, analisis daya dukung karbon biru, serta pengembangan data sistem informasi pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan, menjelaskan bahwa target pengelolaan kawasan laut hingga mencapai 97,5 juta hektare akan memberikan dampak signifikan terhadap mata pencarian masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil atau pesisir. Mereka akan terjamin keberlangsungan hidupnya dari sektor perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan.
Fitri menyebutkan bahwa saat ini KI aktif bekerja di berbagai wilayah strategis yang memiliki nilai ekologis tinggi dan potensi karbon biru yang sejalan dengan area zonasi kawasan konservasi. Beberapa wilayah yang disebutkan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 di pesisir barat Sumatera, Bintan di Kepulauan Riau, Laut Banda, Bentang Laut Kepala Burung, serta kawasan Bentang Laut Sunda Banda yang meliputi Wetar, Belu, dan Teluk Saleh di Sumbawa.
Lebih lanjut, Fitri menekankan bahwa ruang lingkup kerja sama ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan sains, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah. Dengan terintegrasinya pendekatan ilmiah, kebijakan, dan dukungan masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan kawasan karbon biru sebagai bagian dari solusi berbasis alam yang mendukung target iklim nasional dan global.
“Komitmen bersama untuk menjaga laut Indonesia tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai warisan ekologis yang vital,” ujar Fitri. Saat ini, baru sekitar 30 juta hektare atau 10 persen dari target 97,5 juta hektare yang telah terlindungi. Konservasi Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pencapaian sekitar 20 juta hektare kawasan konservasi lepas pantai, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera dan Laut Banda.
