Kisruh Tabungan Murid Terganggu di Pangandaran, IPNU Sebut Disdikpora Abai

Masalah Tabungan Murid yang Tidak Diselesaikan Menimbulkan Kekhawatiran di Kabupaten Pangandaran

Masalah pengembalian tabungan murid yang belum terselesaikan di sejumlah sekolah dasar (SD) kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Isu ini telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun dan kini memicu kekecewaan luas dari para orang tua murid yang merasa dirugikan.

Beberapa wali murid mengeluh bahwa mereka belum menerima pengembalian uang tabungan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dan ketidakpedulian dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat. Banyak orang tua yang telah mencoba mendatangi kantor Disdikpora, tetapi tidak pernah berhasil bertemu dengan pejabat terkait. Mereka sering diberi alasan bahwa pejabat sedang berada di luar kota.

Sekretaris Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Pangandaran, Muslih Kurnia, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap dan tanggung jawab Kepala Disdikpora yang dinilai lepas tangan terhadap masalah ini. Ia menilai bahwa hasil investigasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak wali murid yang masih belum menerima pengembalian tabungan anak-anak mereka.

Menurut Muslih, masalah tabungan sekolah bukanlah hal baru. Setiap tahun ajaran baru tiba, isu ini selalu kembali mengemuka, tapi tidak pernah mendapat penyelesaian yang tuntas. IPNU menilai bahwa sikap pasif Disdikpora bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena tidak adanya kemauan untuk menyelesaikan.

“Jika terus dibiarkan, ini akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan marwah para guru. Dunia pendidikan tidak boleh dibiarkan tercoreng oleh praktik semacam ini,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Citra Pitriyami, yang selama ini gencar membangun komunikasi dengan masyarakat dan menggulirkan program unggulan seperti Pendidikan Pangandaran Melesat, harapan publik terhadap perbaikan sektor pendidikan sebenarnya tinggi. Namun, Muslih menyayangkan apa yang dilakukan Bupati tidak sejalan dengan kinerja Disdikpora Kabupaten Pangandaran.

“Kami mendukung penuh visi Bupati dalam bidang pendidikan karakter, tapi sangat menyesalkan sikap Kepala Disdikpora yang abai terhadap masalah nyata yang dihadapi masyarakat,” ucap Muslih.

IPNU mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Disdikpora. Mereka pun siap mengonsolidasikan orang tua siswa untuk mendesak Kepala Disdikpora mengundurkan diri dari jabatannya.

“Permasalahan ini bukan tidak bisa diselesaikan. Ini hanya soal kemauan. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid SD Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Darso, mengatakan bahwa kasus uang tabungan murid mandek yang kini mencuat adalah kejadian tahun-tahun sebelumnya. “Makanya, karena kejadiannya pada tahun 2017 lalu, kami tidak bisa berbuat banyak,” ucap Darso. Namun, hal ini justru memperkuat kekhawatiran masyarakat tentang keseriusan pihak Disdikpora dalam menangani masalah ini.