,
Jakarta
– Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Ilmiah (
KIKA
) menilai keputusan rektorat
Universitas Udayana
Menyetujui permintaan mahasiswa untuk mencabut kesepakatan bersama Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana merupakan keputusan yang tepat.
“Tindakan seperti ini seharusnya mendapat penghargaan karena lembaga pendidikan masih menyimpan pemahaman tentang pencegahan tindak curang dalam lingkup kampus,” ungkap Koordinator Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul Wicaksana.
Tempo
Pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025.
Menurut Satria, kolaborasi antara Universitas Udayana (Unud) dengan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) ini tidak sekadar bentuk kerjasama standar seperti yang sering dijalankan oleh perguruan tinggi lain. Menurut dia, alasan utamanya adalah karena hubungan tersebut mencerminkan penyebaran pengaruh militeris dalam dunia pendidikan, hal ini bisa mengundang ketidaknyamanan jika pihak rektorat tetap meneruskan perjanjiannya.
Di samping itu, Satria menilai bahwa perjanjian kolaborasi ini juga merupakan usaha untuk mem-normalisasikan ulang lingkungan akademik di kampus. NKK/BKK adalah aturan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang diluncurkan oleh rezim Orde Baru.
Sistem tersebut menghilangkan
‘Student Government’
sepeti Badan Perwakilan Mahasiswa, dan mencegah mahasiswa untuk menyuarakan kritikan terhadap pemerintahan. “Hal ini menjadi
tone
“Atau suara di sana tempat para mahasiswa pada akhirnya memutuskan untuk turun demonstrasi,” katanya.
Lebih lanjut dosen hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengingatkan agar kampus-kampus lain juga berani mengambil langkah serupa untuk membatalkan kerja sama dengan TNI. Ia menyebut militer juga seharusnya mengetahui bahwa tugasnya adalah menjaga pertahanan, bukan mengisi ruang-ruang kelas perkuliahan.
Seperti halnya jika program mempertahankan negara dimasukkan ke dalam SKS atau malahan menjadi bagian dari masa pengenalan mahasiswa dianggap terlalu berlebihan,” ungkap Satria. “Demokrasi kita ini merupakan demokrasi sipil, bukan demokrasi seperti militer.
Sebelumnya, Universitas Udayana telah menyelenggarakan Rapat Besar Mahasiswa yang berlangsung di Auditorium Widya Sabha, Jimbaran, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025. Acara ini sebagai respon terhadap serangkaian demonstrasi yang dipimpin oleh para mahasiswa menentang kesepakatan kolaboratif antara Universitas Udayana dengan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), yang ditandatangi pada 5 Maret 2025 dan disampaikan kepada masyarakat umum pada 26 Maret tahun tersebut.
Presiden Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Udayana, I Wayan Arma Surya Darmaputra, menyebutkan bahwa dalam dokumen kesepakatan kerjasama tersebut termasuk beberapa ketentuan yang dinilai bisa ditafsirkan dengan berbagai cara dan mungkin menimbulkan ancaman bagi kemerdekaan akademik serta prinsip-prinsip demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Selanjutnya, pada suatu acara yang melibatkan para dekane serta wakil dari 13 sekolah berbeda, siswa mengekspos kekhawatiran mereka dengan cara yang transparan. Setelah diskusi mendalam antara kedua belah pihak, ada dua hal utama yang dicapai dalam dokumen persetujuan bersama: Pertama, Universitas Udayana akan meminta pencabutan perjanjian kolaborasi dengan Kodam IX/Udayana; Kedua, permohonan ini harus dikirim dalam periode tujuh hari kerja setelah penandatanganan kesepakatan.
Dinda Shabrina
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.
