,
Jakarta
– Ketua Umum Asosiasi Pedagang Indonesia (
Apindo
Shinta Kamdani mengharapkan agar Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Kadin
) menginvestigasi peristiwa
pemalakan
oleh beberapa anggota tim pada proyek konstruksi pabrik di area Krakataus Steel Cilegon.
Kelompok pengganggu tersebut menyatakan dirinya sebagai bagian dari Kelompok Advokasi Dalam Negeri (Kadin) Kota Cilegon. “Menurut pendapatku, kita harus memahami inti masalahnya; sepertinya pihak berwenang akan melakukan penyelidikan tambahan,” ungkap Shinta saat memberikan komentar pada jurnalis di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta Selatan, hari Senin tanggal 13 Mei 2025.
Selain bertujuan untuk memahami situasi masalah terkait insiden, Shinta menyebut bahwa penyelidikan harus dijalankan guna memverifikasi apabila para pelaku pungli tersebut adalah bagian dari Kadin atau bukan. “Adakah hal ini benar-benar atas nama organisasi atau mungkin hanya individu-individu saja,” katanya.
Selain itu, Shinta menyebutkan bahwa premanisme adalah perilaku yang mengusik lingkungan bisnis. Dia menjelaskan bahwa masalah keselamatan harus menjadi prioritas utama.
Shinta juga menyatakan bahwa ancaman terhadap keamanan bisnis merupakan salah satu masalah struktural yang dijumpai oleh para pebisnis atau sektor industri di lapangan. Ini pun turut mendorong penurunan Indeks Konsumsi Konsumen (IKK) serta Purchasing Managers’ Index (PMI) bulan April tahun ini. “Keamanan dalam menjalankan bisnis amat krusial bagi investor, apalagi aktivitas produksi dan distribusi sering kali menghadapi kendala,” ungkap Shinta.
Walaupun pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme, Apindo masih menerima berbagai laporan dari pengusaha-pengusaha tersebut. “Permasalahan ini harus terus dimonitor karena secara umum, masih banyak insiden yang terjadi di tempat kerja.”
Menanggapi fenomena premanisme tersebut, Ketua Kadin Anindya Novyan Bakrie mengumumkan pembentukan sebuah tim verifikasi dan etika guna memeriksa klaim perebutan proyek di Cilegon. Dia pun tak sependapatan dengan praktik pengambilalihan proyek semacam ini.
Menurutnya, sekelompok pengusaha lokal dengan nama Kadin hanya meresahkan industri dalam negeri. “Pada Rabu (besok), Kadin beserta Gubernur Banten atau perwakilannya serta pihak kepolisian akan meninjau hal tersebut,” kata Anindya di Gedung Tempo Scan Tower, Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025.
Berdasarkan video yang sedang ramai dibagikan di media sosial, tampak beberapa orang mengunjungi area Industri Krakatau Steel Cilegon guna berjumpa dengan pemilik saham asal PT Chandra Asri Alkali. Mereka menuntut agar dapat ikut serta dalam pengembangan pabrik bernilai Rp 15 triliun tersebut tanpa melalui tahap tender resmi.
Anindya meratapi permintaan jatah proyek tersebut karena bisa membuat para investor enggan untuk menanam modalnya dalam industri di Indonesia. Terlebih lagi, hal ini melibatkan nama Kadin. Menurut Anindya, peranan Kadin seharusnya adalah mendampingi agar proses bisnis lancar serta mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ini.
“Jika terdapat permintaan seperti pengaturan pembagian proyek, hal tersebut sebenarnya merujuk pada individu tertentu. Level ini biasanya berada di tingkat kota atau kabupaten. Meskipun Kadin cukup besar, visi kami tetap fokus pada mendukung bisnis serta memperkuat wilayah setempat,” ungkap Anindya.
Mengenai tindakan berikutnya, Anindya masih menantikan konfirmasi dari kelompok kerja di Cilegon. Ia belum dapat mengonfirmasi apakah anggota yang menggunakan nama Kadin Kota Cilegon dalam upaya mendapatkan bagian dari proyek ini akan dikeluarkan sebagai anggotanya atau tidak.
Alif Ilham Fajriadi
menyumbang untuk penyusunan artikel ini.
