OKE FLORES.COM –
Di area pertanian luas di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, bunyi mesin dan aktivitas para pekerja menggambarkan kelahiran era baru untuk Papua Selatan. Zona Pusat Pemerintahan (P3) Provinsi Papua Selatan saat ini telah berubah dari sekadar impian menjadi fakta nyata yang sedang dikembangkan satu tahap setelah lainnya.
Pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, langit biru di atas Merauke menghadirkan setting untuk tim dari Komisi II DPR RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek pengembangan KPP Papua Selatan.
Bangunan DPR Papua Selatan dan kantor gubernur yang terus dibangun dengan kukuh pada tahap akhir menggambarkan komitmen pemerintah nasional untuk mempercepat perkembangan di wilayah Papua Selatan.
Menurut Sri Handoko Taruna, Direktur Kewaspadaan Nasional di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, kunjungan tersebut memiliki makna emosi khusus baginya. Dia, yang sebelumnya mengepalai Tim Transisi Pokja I Papua Selatan, sangat menyadari akan upaya-upaya awal dalam mendirikan provinsi ini.
“Rasanya seperti pulang kampung setelah sekian lama. Progresnya luar biasa. Dulu yang saya lihat masih master plan, sekarang wujudnya nyata,” ungkap Sri Handoko dengan mata berbinar.
Ia pun memuji sinergi yang dibangun oleh pemerintah pusat, Pemprov Papua Selatan, serta kementerian teknis seperti PU. “Semua bekerja dalam harmoni. Inilah wajah pembangunan Indonesia yang inklusif,” tambahnya.
Optimisme dari Senayan
Deputi Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, yang memimpin delegasi DPR RI turut menyatakan semangatnya. Dia menggarisbawahi bahwa pembangunan KPP Papua Selatan menjadi bukti kehadiran negara di wilayah yang hingga saat ini tetap memerlukan perhatian dan kedekatan lebih lanjut.
“Tujuan kami adalah agar Papua Selatan tidak hanya berstatus sebagai provinsi baru dalam bentuk peta, melainkan harus menjadi tempat sebenarnya untuk layanan publik kepada warganya,” jelas Bahtra.
Dia bertujuan untuk menyelesaikan pengembangan KPP pada akhir tahun 2025. Bahtra percaya bahwa Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, seorang ahli yang dikenalnya, akan mendorong percepatan penyediaan layanan yang lebih canggih serta didasarkan pada data.
“Kami yakin akan kemampuan beliau. Berbekal pendidikan yang baik, Papua Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang dengan pesat,” ujarnya.
Bukan Sekadar Bangunan
Kunjungan kali ini tidak sekadar untuk melihat konstruksi bangunan dan struktur fisik, tetapi lebih pada menjamin bahwa harapan serta masa depan penduduk Papua Selatan dapat direalisasikan dengan cepat. Komisi II DPR RI menginginkan informasi langsung dari lokasi: apa sajakah hambatan, kesulitan, dan penyelesaian masalah yang bisa dilakukan secara kolaboratif.
“Kami berharap agar seluruh tahapan ini dipercepat, sebab layanan masyarakat tak dapat bertele-tele,” tegas Bahtra dengan tuntas.
KPP Papua Selatan akan menjadi episentrum baru, tempat berbagai urusan pemerintahan, ekonomi, dan sosial bermuara. Di sinilah wajah baru Papua Selatan dipoles, dan dari sinilah masa depan yang lebih baik diharapkan terbit.
Dari KTM Salor, Papua Selatan berbisik: Kami siap melangkah lebih jauh. Kami siap bangkit bersama Indonesia.***
