PIKIRAN RAKYAT– Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan kesiapannya untuk meninjau keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Pangandaran, termasuk yang dioperasikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, jika terbukti merusak ekosistem laut serta kelangsungan kawasan wisata.
Menurut KDM, pendiriannya sejalan dengan Susi Pudjiastuti mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian laut. Namun, ia menekankan bahwa Pangandaran tetap harus dipertahankan sebagai kawasan yang berbasis pariwisata, bukan untuk aktivitas budidaya perikanan intensif.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Bu Susi memiliki pandangan mengenai ekosistem dan konservasi yang sejalan dengan saya. Menurut saya, Pangandaran memang berbasis pada pariwisata. Kita perlu menghargai hal tersebut sebagai kawasan wisata. Jika ada budidaya, sebaiknya dilakukan di tempat lain,” kata KDM setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis 7 Agustus 2025.
Pariwisata dan Pelestarian Lingkungan Perlu Seimbang
KDM menekankan bahwa konservasi lingkungan dan pariwisata perlu berjalan bersamaan. Ia tidak menginginkan pembangunan ekonomi jangka pendek malah merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi kekuatan utama Pangandaran sebagai tujuan wisata.
“Saya termasuk orang yang akan mengevaluasi, jika memang (KJA) bertentangan dengan prinsip ekosistem dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang telah berkembang sebagai daerah wisata,” katanya.
Pernyataan ini diungkapkan setelah munculnya perdebatan dalam masyarakat mengenai dampak dari keberadaan KJA. Beberapa pihak menganggap keramba tersebut dapat mencemari air, mengganggu kegiatan pariwisata, serta membatasi area penangkapan ikan nelayan tradisional.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Komitmen terhadap Keberlanjutan dan Harapan Masyarakat
Meski belum menjelaskan langkah-langkah spesifik yang akan diambil, KDM menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memegang prinsip keberlanjutan dan akan mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.
Dengan pendekatan yang berlandaskan ekologi dan melibatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kawasan pariwisata seperti Pangandaran dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan serta mengabaikan hak-hak warga pesisir.
