– Kolumnis kondang
Dahlan Iskan
mengulas pemeriksaan pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar yang dilakukan kepolisian berkaitan dengan ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Rismon Sianipar telah dimintai keterangan oleh polisi di Polda Metro Jaya pada hari Senin (26/5/2025) terkait temuan hasil analisis forensik yang dilakukannya.
ijazah Jokowi
.
Akan tetapi, yang mencolok adalah bahwa pemeriksaan terhadap Rismon dijalankan oleh Direktorat Keamanan Negara dan tidak melibatkan Direktorat Pidano Umum ataupun Direktorat Pidana Khusus.
“Saya menduga soal ijazah Jokowi akan dibawa ke soal ‘mengganggu keamanan negara’. Kalau sudah begitu persoalannya bukan lagi asli atau palsu, tetapi soal ancaman terhadap keamanan negara,” kata Dahlan dalam esainya, Kamis (29/5/2025).
Dahlan juga berpendapat bahwa posisi presiden merupakan simbol dari negara itu sendiri. Kemuliaan seorang presiden mencerminkan kemuliaan bangsa tersebut. Apabila martabat presiden menurun, maka hal ini akan mempengaruhi reputasi nasional secara keseluruhan. Keyakinan publik pada pemerintahan dan negara bisa hilang begitu saja. Hal ini bahkan dapat merembet hingga ke pentas internasional.
“Bukan merupakan pandangan pribadi saya, melainkan interpretasi saya mengenai arah pengembangan gelar akademik tersebut beberapa waktu terakhir,” jelas eks Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
Pada esainya, Dahlan menyebutkan bahwa sebelumnya, martabat Presiden Bung Karno perlu dipertahankan. Bung Karno tak berakhir dengan proses persidangan, meskipun Angkatan 66 sangat gigih dalam mendesak agar Bung Karno dibawa—seperti ungkapan saat itu—ke pengadilan dan dikenakan vonis hukuman mati.
“Suharto menyatakan Bung Karno ‘bebas’ dari dakwaan bersalah. Beliau bebas dari label terpidana. Meski demikian, reputasi beliau telah rusak sekerusakan-nya,” ungkap Dahlan.
Hingga masalah-masalah pribadi Bung Karno juga dibahas. Termasuk tentang istrinya yang beragam. Begitu pun dengan penahanan terhadap lawan politiknya. Dinilah sebagai boneka Beijing. Dipandang dekat dengan PKI, atau minimal mendukung partai komunis tersebut.
“Seluruh tuduhan terhenti setelah Bung Karno meninggal dunia. Secara bertahap, nama Bung Karno mulai pulih. Pendukung-pendukungnya pun akhirnya berani muncul di pentas politik. Bertahap demi bertahun-tahun,” catatan Dahlan.
Saat itu juga, menurutnya, Megawati Soekarnoputri dipilih menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Setelah itu, partai mereka berhasil mengambil kemenangan dalam pemilihan dan akhirnya Mega menduduki posisi sebagai presiden.
“Di puncaknya: nama Bung Karno dipulihkan kembali. Ia dihormati sebagai pahlwan nasional. Keputusan MPR yang mengkriminalisasi Bung Karno dibatalkan saat Bambang Soesatyo memimpin MPR,” jelas Dahlan.
Menurut Dahlan, bahkan Pak Harto — sapaan bagi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto — juga begitu. Dia tidak pernah diadili meskipun tekanan publik untuk memprosesnya sungguh-sungguh besar. Ia dituding terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) — istilah yang amat sering didengar sejak tahun 1998 hingga kemudian.
Reformasi telah meruntuhkan reputasi mantan Presiden Soeharto. Ia kehilangan julukan “bapak pembangunan” akibat dampak dari proses reformasi ini. Meskipun demikian, Soeharto berhasil lolos dari dakwaan pengadilan dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena diduga kuat melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
” Pak Harto akhirnya meninggal. Protespun perlahan reda dan hilang. Paling tidak, tak terlihat lagi ke publik,” jelasnya.
Nama Bapak Harto perlahan meningkat kembali, dan mulai muncul tulisan di bagian belakang truk dengan kata-kata: “Masih enak zaman dulu kan?”. Di samping kalimat tersebut terdapat gambar Bapak Harto yang sedang tersenyum. Seiring berjalannya waktu, anak perempuan Bapak Harto menjadi anggota DPR. Sedangkan menantunya akhirnya menjadi Presiden.
“Saya membayangkan seberapa berat situasi yang dihadapi Pak Harto menghadap Bung Karno. Dari posisinya sebagai presiden, Pak Harto menyaksikan amarah masyarakat yang sangat memuncak,” jelas Dahlan.
Meski demikian, menurutnya, Presiden Soeharto pun perlu menyadari bahwa ia harus menghormati dan memahami sosok penting seperti Bung Karno di belakang layar, terlebih lagi Bung Karno telah banyak membantu agar ia dapat menjadi presiden.
Menurut Dahlan, jika Bung Karno saat itu memberikan perintah “lawan!”, mungkin tidak akan ada peluang bagi Pak Harto untuk menjadi presiden. Begitu pula dengan Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur. Mereka berdua menghadapi situasi yang sangat rumit dalam jabatan kepresidenan: tertekan oleh permintaan publik agar menyelesaikan kasus korupsi “bapak KKN,” yaitu Soeharto, sementara juga harus menjaga kesopanan kepada pendahulu mereka sebagai seorang pemimpin baru.
“Saat ini pula Presiden Prabowo merasakan situasi serupa,” tambah Dahlan di dalam esainya.
Dia menyebut bahwa jika bangsa ini mempelajari tantangan yang dihadapi oleh Presiden Soeharto terhadap Bung Karno dan kesulitan yang dialami oleh Presiden Gus Dur dengan Pak Harto, kita pun dapat merasakan kesusahan posisi Presiden Prabowo dalam hubungan dengan presidennya.
Jokowi
.
“Ini adalah kesimpulanku: berhentilah di titik ini. Sekarang juga hentikan pembicaraan tentang ijasah. Jangan biarkan hal ini mencapai pengadilan. Apakah itu terkait dengan Rismon dan kawan-kawannya atau orang lainnya,” demikian tertulis dalam catatan Dahlan.
Dahlan menyarankan agar status ijazah tersebut tetap “terbuka”. Tidak perlu adanya putusan apapun. Mari kita lihat nanti apa yang akan disampaikan oleh waktu.
Mari biarkan nanti, 50 tahun mendatang, para pakar sejarah memiliki tugas untuk mencatat keberadaan peristiwa pada zaman lampau yang terjadi di tahun 2025.
Sebelumnya, Rismon diperiksa sebanyak 97 pertanyaan oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya dalam rangka penyelidikan kasus tersebut yang diduga melibatkan pencemaran nama baik.
ijazah palsu
Jokowi.
“Ia mengatakan bahwa dia baru saja dimintai klarifikasi tentang beberapa teknik penelitian ilmiah yang telah dipelajarinya,” ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Senin kemarin.
Meskipun demikian, terdapat beberapa pertanyaan sensitif yang tak dapat dijawab. Menurut Rismon, masalah tersebut berhubungan dengan aspek-aspek teknis.
Rismon Sianipar
Dia juga menyatakan telah menerima undangan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya sebagai orang yang dimintai keterangan atau saksi dan belum menjadi pelapor.
“Saya dihubungi untuk memberikan penjelasan terkait laporannya dari Bapak Jokowi pada 30 April 2025,” katanya setelah menjalani sesi klarifikasi selama hampir tujuh jam mulai pukul 10:00 sampai 16:59 WIB.
(dsw/ant/jpnn)
