Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai berbagai kebijakan strategis pemerintah selama ini berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Hal itu tergambar dari tingkat kemiskinan yang melanjutkan tren penurunan menjadi 9,03% atau 25,22 juta orang pada Maret 2024, turun 0,33% poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan tingkat kemiskinan Maret 2024 yang sebesar 9,03% merupakan tingkat kemiskinan yang terendah dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir ini. Jika melihat kondisi Maret 2014, tingkat kemiskinan saat itu berada di level 11,25% atau 28,28 juta orang.
“Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,” kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).
Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09%, sementara itu persentase penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 11,79%. Penurunan kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024. Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.
Menurut Febrio, penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.
“Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Febrio.
Sejalan dengan itu, inflasi Juni 2024 tercatat 2,51% (yoy), turun signifikan dibandingkan Mei 2024 (2,84%) dengan didukung oleh terkendalinya harga pangan serta stabilnya inflasi inti. Secara bulan ke bulan, terjadi deflasi sebesar 0,08% seiring beberapa harga pangan yang terus melandai.
Inflasi pangan bergejolak (volatile food) menunjukkan tren yang terus melandai. Berbagai harga pangan terus mengalami penurunan (a.l. bawang merah, tomat, daging dan telur ayam ras, ikan segar, serta beberapa jenis sayuran). Tren ini seiring peningkatan stok yang didukung oleh pasokan dalam negeri dan distribusi yang memadai.
Harga beras juga terus menunjukkan tren positif, didukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta cadangan pangan yang kuat. Hal ini mendorong inflasi volatile food pada Juni 2024 terus melambat menjadi 5,96% (yoy), dari 8,14% (yoy) pada Mei 2024.
Pergerakan inflasi inti dan administered price mendukung terkendalinya inflasi umum pada kisaran sasaran. Inflasi inti hanya mengalami penurunan tipis sebesar 1,90% (yoy) dari 1,93% (yoy) pada Mei 2024. Kondisi inflasi inti masih menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat meskipun tetap harus diwaspadai.
Sementara inflasi administered price sedikit meningkat menjadi 1,68% (yoy), dari 1,52% (yoy) pada Mei 2024. Hal ini dipengaruhi oleh faktor musiman yaitu peningkatan tarif angkutan udara di tengah musim liburan sekolah dan dinamika harga avtur.
Meskipun tren inflasi menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah mengaku terus bersiap dengan memperkuat kebijakan yang antisipatif menjaga produksi dalam negeri di tengah risiko perubahan iklim dan persiapan kebencanaan. Selain itu, pemerintah akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam merespons situasi.
“Pemerintah mengupayakan berbagai dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional ke depan,” tutup Febrio.
