, JAKARTA –
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, memberikan pendapat mengenai laporan yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Ketujuh, Joko Widodo atau biasa dikenal dengan sebutan Jokowi, disebut-sebut berada dalam radar calon kuat untuk memimpin PPP dan PSI sebagai ketua umum.
Jamil menyebutkan bahwa kehadiran nama Jokowi di kedua partai tersebut menunjukkan beberapa poin penting.
Menurut dia, PPP dan PSI seolah tidak memiliki kader yang cukup berkualitas untuk menjabat sebagai ketua umum.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan anggota dalam kedua partai tersebut tidak efektif dan mungkin telah gagal,” ujar Jamil ketika diwawancara pada hari Jumat, 30 Mei 2025.
Sebenarnya, menurut pendapatnya, salah satu tujuan dari partai politik adalah melaksanakan proses kaderisasi. Ini penting untuk memastikan bahwa pergeseran kekuasaan dapat terjadi dengan lancar.
Di samping itu, proses perekrutan pemimpin muda harus ditingkatkan untuk menghindari adanya celah atau bahkan ketidakseimbangan dalam hal kepemimpinan lintas generasi di partai tersebut.
Berikutnya, menurut Jamil, PPP dan PSI tetap memandang Jokowi sebagai semacam pahlawan penyelamat. Minimal, Jokowi dilihat sebagai figur yang bisa membawa partai mereka menuju Senayan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2024.
“Pendapat tersebut tetap saja bisa dibahas lebih lanjut. Karena sejak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, nama baik dan citranya semakin merosot,” ungkapnya.
Dia menyebutkan bahwa ini terjadi lantaran berbagai kasus yang mengakibatkan keyakinan publik pada Jokowi merosot tajam. Satu di antaranya berkaitan dengan legitimasi ijazah Jokowi serta adanya tuduhan korupsi dalam keluarganya.
Oleh karena itu, harapan PPP dan PSI membuat ketua umum seolah-olah seperti bertaruh. Kedua partai tersebut dipenuhi dengan spekulasi jika terus mengupayakan agar Jokowi menjadi Ketua Umum, ungkapnya.
Selanjutnya, ia berpendapat bahwa PSI sebagai partai generasi muda akan terlihat aneh jika bersikeras ingin menjadikan Jokowi sebagai ketua umum. Pasalnya, usia Jokowi dianggap telah tidak sesuai lagi untuk memimpin PSI.
“Benar-benar ironis jika partai generasi muda diketuai oleh Jokowi. Di sini yang terjadi adalah partai generasi muda dipimpin oleh pemimpin senior,” ujar Jamil.
“Itu mengindikasikan bahwa PSI adalah sebuah Partai yang tidak konsisten dan pragmatis. Idealisme dari partai tersebut dijual dengan mudah,” katanya.
Maka dia berpendapat bahwa PPP dan PSI harus mempertimbangkan kembali kesesuaian Jokowi untuk menjadi ketua umum.
“Pastikan perhitungan PPP dan PSI tidak keliru. Jika kesalahan itu terjadi, kedua partai tersebut mungkin masih akan tetap kecil,” tegas Jamil.
Diharapkan Jokowi Mendaftar Sebagai Calon Ketua Umum PSI
Andy Budiman, Wakil Ketua Umum PSI, memberikan tanggapan terkait kemungkinan Jokowi mendaftar menjadi Calon Ketua Umum PSI yang baru.
Andy berharap doanya supaya tujuan tersebut tercapai. Perlu dicatat, baru-baru ini PSI dihubung-hubungkan dengan Jokowi.
PSI dikenal pula sebagai partai sangat terbuka, sesuai dengan ungkapan yang sempat diutarakan Jokowi.
“Lalu bagaimana dengan Bapak Jokowi yang mungkin jadi calon (Ketua Umum PSI)? Mari kita berdoa untuknya,” ujar Andy saat memberikan keterangan pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta, Rabu (13/5/2025).
Di samping itu, Andy mengatakan bahwa Kaesang Pangarep yang merupakan ketua umum incumbent dapat mendaftar kembali sebagai ketua umum PSI.
Jokowi Berada di Antrean Calon Ketua Umum PPP
Ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan menyebutkan bahwa nama Presiden ke-7, Joko Widodo atau biasa disingkat sebagai Jokowi, termasuk dalam kandidat untuk posisi Ketua Umum partai yang menggunakan lambang Ka’bah tersebut.
Irfan menyatakan bahwa ide tersebut muncul dan tumbuh secara organik di antara para anggota partai, terlebih lagi karena hubungan dekat yang dimiliki PPP dengan Jokowi sepanjang dua masa pemerintahannya.
Beberapa nama telah mulai diperbincangkan, termasuk mereka yang terkait dengan teman-teman dari PPP selama periode pemerintahan 10 tahun Bapak Joko Widodo. Dalam rentang waktu tersebut, ada banyak interaksi melalui komunikasi, dialog, serta diskusi sehingga menyebabkan nama beliau (Jokowi) menjadi semakin mencolok,” jelas Irfan kepada para reporter pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.
Irfan menyatakan bahwa hubungan dekat antara PPP dan Jokowi telah berlangsung sejak awal kepresidenannya.
Walaupun pada Pemilu Presiden tahun 2014 PPP tidak mendukungnya, Jokowi masih memberi kesempatan kepada partai beraliasan Ka’bah tersebut untuk ikut serta dalam kabinet.
“Meskipun pada tahun 2014, PPP tidak memberikan dukungan kepada beliau dalam Pilpres, namun PPP tetap dihargai dan dihormati serta menjadi bagian dari kabinetnya. Kemudian pada 2019, PPP memberikan dukungannya,” jelas Irfan.
