Jika Pajak Terlambat di Jawa Timur Masih Berlanjut, Anggota DPRD Minta Pemprov Jatim Ambil Tindakan Ini

PR SURABAYA

– Pengampunan atau penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Provinsi Jawa Barat, kerap dijadikan sebagai pembanding di Jawa Timur. Jika Jawa Barat bisa, mengapa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak melakukan pengampunan pajak?

Terkait ini, anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari, ikut bersuara. Menurutnya, Pemprov Jatim bisa memberikan insentif atau penghargaan kepada masyarakat atau wajib pajak yang taat membayar pajak.

“Kalau memang denda pajak belum bisa dihapus karena kondisi tertentu, paling tidak pemerintah memberi reward kepada mereka yang tertib dan membayar tepat waktu,” kata Ashari dikutip Rabu 11 Juni 2025 dari ANTARA.

Apa Bentuk Insentif untuk Warga Jawa Timur?

Ashari menilai insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat Jawa Timur bisa berupa potongan pajak atau diskon pajak periode berikutnya. Menurutnya, insentif ini dapat menjadi stimulus bagi masyarakat agar lebih disiplin membayar pajak.

Menurut dia, selama ini masih banyak masyarakat yang terbebani oleh denda keterlambatan pembayaran, sedangkan wajib pajak yang konsisten membayar tepat waktu belum mendapatkan bentuk penghargaan yang layak.

“Wajib pajak yang taat itu berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka dihargai,” tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu

Dorong Kemudahan Bayar Pajak

Ashari juga mendorong Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kemudahan dalam sistem pembayaran pajak melalui digitalisasi layanan, kerja sama dengan perbankan, serta perluasan kanal pembayaran agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

“Pembayaran pajak harus dibuat semakin mudah agar tidak membebani masyarakat. Kalau masyarakat sudah patuh, tugas pemerintah adalah memfasilitasi dengan baik,” papar anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.

Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta menciptakan budaya taat pajak yang tumbuh secara berkelanjutan.

“Kita ingin bangun budaya taat pajak yang tumbuh dari rasa percaya, bukan dari tekanan,” pungkas Ashari.

BBNKB Gratis, PKB Tidak Naik

Sementara itu, Pemprov Jatim memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2025. Kepastian ini diumumkan Pemprov melalui laman resmi bapenda.jatimprov.go.id

Kebijakan ini juga menyikapi diberlakukannya UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Keputusan tidak menaikkan PKB dan BBNKB juga sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/722/KPTS/031/2024 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dengan adanya Keputusan Gubernur ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur menurun sebesar Rp4,2 Triliun yang menjadi opsen bagi pemerintah kabupaten/kota.

“Keputusan Gubernur ini berdasarkan pasal 96 UU HKPD yang menyatakan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak,” demikian penjelasan

Sementara itu, berdasarkan UU HKPD besaran tarif PKB mengalami penurunan 0,3% dari tarif 1,5% menjadi 1,2% dan BBNKB mengalami penurunan 0,5% dari tarif 12,5% menjadi 12%, sedangkan untuk BBN-2 atau biasa disebut Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan kepemilikan kedua menjadi 0 (nol) atau gratis. ***