.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan publik setelah sejumlah purnawirawan TNI mengajukan wacana tersebut. Meski demikian, isu ini dibantah keras menjadi indikasi adanya keretakan hubungan antara Gibran dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Kebudayaan dan tokoh Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan keduanya. Menurutnya, Prabowo dan Gibran tetap solid dan harmonis dalam menjalankan agenda-agenda pasca-pemilu.
“
Enggak
juga. baik-baik aja,” kata Fadli Zon, Selasa (6/5/2025) malam.
Pihaknya kembali menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dengan Gibran masih baik baik saja. Ia mengatakan tidak ada keretakan yang terjadi pasca isu pemakzulan berhembus.
“Semua baik-baik,
nggak
ada apa-apa,” katanya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI merilis delapan poin tuntutan, di antaranya ada permintaan untuk menyingkirkan Wapres Gibran Rakabuming Raka lewat MPR. Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menghimbau publik agar waspada terhadap pengaruh luar negeri yang tak berharap Indonesia tetap utuh.
Jangan sampai negara kita terbagi oleh kekuatan luar negeri,” ujar Luhut usai menghadiri acara Halal Bi-Halal bersama para purnawirawan TNI AD serta keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (6/5/2025).
Saat ditegaskan oleh Luhut bahwa pelaku pembuat petisi tersebut merupakan mantan anggota TNI, ia kembali menekankan pentingnya tidak adanya intervensi dari luar negeri dalam urusan Indonesia. “Betul-betul begitu, tak peduli siapa orangnya, kita harus pastikan mereka tidak memecahbelahkan situasi negara ini saat kondisi global sedemikian rupa. Ingatlah apa yang telah disampaikan presiden; penjelasannya sungguh sangat jelas,” ungkap Luhut.
Dia berpendapat pula bahwa gagasan pengusiran Wakil Presiden Gibran yang digerakan oleh mantan Menteri Agama serta wakil Kepala Staf TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi sangat tidak mungkin terwujud. Dia menyampaikan pesannya dengan berkata, “Jangan kalian turut ambil bagian dalam menciptakan perpecahan.” Hal ini disampaikannya kepada para jurnalist.
Sebaliknya, Presiden keenam belas, Joko Widodo (Jokowi), memberikan respons atas permintaan penggulingan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Jokowi pun tidak mengomentari tentang tuduhan yang diajukan oleh mantan anggota militer tersebut.
“Itu sebenarnya hanya sebuah ide, sah-sah saja di negara demokrasi seperti milik kita,” ujar Jokowi pada hari Senin (5/5/2025).
Walaupun tidak mengomentari suatu proposal dalam negeri yang berdemokrasi, Jokowi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah terpilih karena berhasil memenangkan pemilihan umum tahun 2024.
“Sudah jelas bagi semua orang bahwa Bpk. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat dari rakyat melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum,” katanya.
Dia menyatakan bahwa untuk menunjuk presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya kembali ke MPR. Proses ini hanya berlaku jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau waktunya wakil presiden.
“Iya, menurutku semua orang pasti sudah paham bahwa jalannya proses ini harus melalui MPR kemudian ke MK lalu kembali lagi ke MPR. Itulah alurnya dalam konteks konstitusi. Jadi, jika ada kasus suap atau perbuatan tercela serta hal-hal serupa, cukup ikuti aturan dalam konstitusi saja. Kita bisa lihat sendiri dalam dokumen tersebut semuanya sangat jelas dan detail,” tutupnya.
