, JAKARTA –
Nuklir
milik Iran diklaim lebih ganas dan mematikan ketimbang miliki AS dan Israel.
Hampir dua minggu setelah AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, sampai sekarang masih belum jelas seberapa besar kemunduran yang ditimbulkannya terhadap ambisi negara itu untuk memperoleh senjata pamungkas.
Beberapa pakar proliferasi nuklir mengatakan kepada
ABC News
bahwa mereka yakin serangan tersebut dapat mengarah pada momen “persimpangan jalan” yang mengakibatkan Teheran mengambil jalur yang lebih berbahaya dan rahasia untuk memperoleh senjata nuklir jika memilih untuk melakukannya.
Pada hari Rabu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani rancangan undang-undang yang disetujui minggu lalu oleh parlemen Iran untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Ini adalah pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Wali Iran yang beranggotakan 12 orang, yang setengahnya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, juga telah menandatangani rancangan undang-undang tersebut.
“Penangguhan ini akan tetap berlaku hingga kondisi tertentu terpenuhi, termasuk jaminan keamanan fasilitas nuklir dan ilmuwan,” lapor televisi pemerintah Iran, mengutip dari RUU tersebut.
Sementara itu, Iran tidak mengizinkan lembaga independen luar mana pun masuk ke negaranya untuk memverifikasi status program nuklirnya, sehingga negara itu harus membangun kembali infrastruktur nuklirnya secara rahasia.
Departemen Luar Negeri menyebut langkah tersebut “tidak dapat diterima,” dan mengatakan bahwa Iran “memiliki peluang untuk mengubah arah dan memilih jalan perdamaian dan kesejahteraan,” kata juru bicara Tammy Bruce pada hari Rabu.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar mengecam keputusan Iran sebagai “skandal,” dan mengatakan dalam sebuah posting media sosial.
“Ini adalah penolakan total terhadap semua kewajiban dan komitmen nuklir internasional [Iran],” katanya.
“Masyarakat internasional harus bertindak tegas sekarang dan menggunakan segala cara yang ada untuk menghentikan ambisi nuklir Iran,” ia menambahkan.
Beberapa ahli senjata nuklir mengatakan mereka khawatir langkah itu juga dapat mendorong Iran untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang telah berusia 57 tahun.
“Negara terakhir yang menarik diri dari NPT adalah Korea Utara,” kata Howard Stoffer, seorang profesor hubungan internasional di Universitas New Haven dan mantan wakil direktur eksekutif Komite Antiterorisme Dewan Keamanan PBB, kepada ABC News.
Iran masih mengevaluasi apakah akan tetap berada dalam NPT, kata menteri luar negeri Iran Abbas Araghchi di TV pemerintah Iran setelah pemungutan suara oleh parlemen minggu lalu.
NPT juga mensyaratkan inspeksi oleh IAEA untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut, jadi masih belum jelas bagaimana Iran akan mematuhi aspek perjanjian ini, mengingat undang-undang baru tersebut.
Apakah Iran akan tetap berada dalam NPT atau tidak masih perlu diselidiki, menurut Araghchi, yang menambahkan bahwa Iran akan “bertindak sesuai dengan kepentingan negara.”
NPT, yang ditandatangani oleh 191 negara pada tahun 1968, menyatakan bahwa negara-negara, selain yang disertifikasi sebagai kekuatan nuklir, tidak dapat mengembangkan senjata nuklir.
Namun, NPT memperbolehkan negara-negara untuk menjalankan program nuklir sipil yang damai, seperti program untuk penggunaan energi.
“Mereka dapat melangkah maju dan pada dasarnya melakukan segalanya kecuali merakit senjata dalam bentuk akhirnya dan tetap mematuhi perjanjian secara teknis. Hal itu membuat takut banyak negara tetangga Iran, khususnya Israel,” kata John Erath, direktur kebijakan senior untuk Pusat Senjata dan Non-Proliferasi, kepada ABC News.
Lanjutan ada di halaman 2….
Pada tahun 2015, Iran dan beberapa negara adidaya, termasuk Amerika Serikat, menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang membatasi program nuklir sipil Iran untuk tujuan damai dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara tersebut.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, menyebutnya “cacat pada intinya” dan memberlakukan kembali sanksi AS.
Penarikan diri Trump dari JCPOA merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang mengarah pada perang 12 hari pada bulan Juni ini.
Ketika Trump kembali menjabat pada bulan Januari, negosiasi kesepakatan nuklir baru dengan Iran merupakan salah satu hal terpenting dalam agenda kebijakan luar negerinya.
Setelah beberapa putaran perundingan antara AS dan Iran yang berakhir tanpa kesepakatan karena seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan para pelaku terorisme yang disponsori Iran di kawasan tersebut, maka Israel akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran secara langsung pada tanggal 13 Juni, yang menyebabkan perang selama 12 hari.
Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan kampanye militer Israel melawan Iran pada tanggal 21 Juni dengan serangan udara yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Kini setelah debu mereda, Israel kembali menyerukan negara-negara Eropa yang masih menjadi bagian dari JCPOA era Obama untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
Erath mengatakan jika Iran menarik diri dari NPT, hal itu akan mengirimkan sinyal berbahaya kepada dunia karena nuklir milik Iran terkenal ganas dan mematikan.
“Itu akan menjadi sinyal bahwa mereka serius ingin memperoleh senjata nuklir. Itu akan serius dan akan menarik perhatian banyak orang,” kata Erath kepada ABC News.
“Sejauh ini, mereka menghindari melakukannya karena itu adalah standar internasional yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia,”tambahnya.
Erath menambahkan, “Mereka [Iran] tidak ingin menempatkan diri mereka dalam kategori yang sama dengan Korea Utara sebagai negara yang menarik diri dari NPT dan menempatkan diri mereka sebagai negara paria internasional.”
