– Pemerintah Iran secara resmi mengaktifkan kembali Dewan Pertahanan Nasional (Defense Council) mereka setelah perang dengan Israel.
Lembaga strategis ini sebelumnya beroperasi pada awal perang Iran-Irak, sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan militer dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam bidang pertahanan.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari perubahan menyeluruh dalam struktur keamanan negara menghadapi ancaman baru di kawasan, sekaligus persiapan jika terpaksa kembali berperang dengan Israel.
Dilaporkan oleh kantor berita IRNA, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) telah menyetujui pembentukan kembali Dewan Pertahanan guna mengoordinasikan perencanaan militer dan memperkuat kesiapan operasional angkatan bersenjata.
Komite ini dibentuk berdasarkan Pasal 176 Konstitusi Republik Islam Iran, yang memberi wewenang kepada SNSC untuk membentuk komite-komite bawahan sesuai dengan kebutuhan nasional.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, akan memimpin Majelis Pertahanan ini bersama pemimpin lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para komandan militer puncak dan menteri penting dalam kabinet.
Berdasarkan laporan media konservatif Fars News, yang memiliki hubungan dekat dengan Garda Revolusi Islam (IRGC), kebijakan ini merupakan bagian dari ‘reorganisasi besar’ dalam sistem pertahanan Iran.
Di sisi lain, Tasnim News melaporkan bahwa Dewan Pertahanan bertujuan menyusun kebijakan pertahanan nasional serta mempercepat proses pengambilan keputusan militer menghadapi meningkatnya tantangan global.
“Tujuan dari komite ini adalah memperkuat kemampuan pertahanan nasional secara menyeluruh serta mempercepat efisiensi dalam pengambilan keputusan di bidang pertahanan,” tulis Tasnim dalam laporan mereka.
Dari Koordinasi Menuju Pusat Perintah
Mansour Haghighatpour, seorang politisi yang memiliki hubungan dekat dengan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Larijani, menggambarkan kebijakan ini sebagai tindakan yang baik.
Ia menilai bahwa Dewan Pertahanan mampu menjadikan Staf Umum Angkatan Bersenjata (General Staff) lebih sebagai lembaga koordinasi daripada sebagai badan perintah langsung.
“Jika Iran harus menghadapi konflik yang serius dan seluruh komponen militer, baik tentara maupun Garda, harus terlibat, maka kita memerlukan satu komando pusat agar tidak bingung pada saat kritis,” katanya kepada Eghtesad News.
Ia menekankan perlunya struktur komando yang kuat, mengingat Iran memiliki dua angkatan darat, dua angkatan udara, dan dua angkatan laut yang berasal dari tentara reguler serta IRGC.
Namun, tidak semua pihak memandang kebijakan ini sebagai tindakan pertahanan belaka. Morad Vaisi, analis senior Iran International, menyebut pembentukan Dewan Pertahanan sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan pemerintahan, bukan hanya melindungi rakyat atau negara.
“Perang 12 hari yang lalu menggoyahkan keyakinan Ayatollah Khamenei terhadap para komandan militer. Sekarang ia berupaya membentuk struktur baru yang berada di atas IRGC, tentara, dan Staf Umum Angkatan Bersenjata,” kata Vaisi.
Laporan tersebut mengacu pada perselisihan bersenjata antara Iran dan Israel pada bulan Juni lalu, ketika Israel dilaporkan pernah memperoleh kendali atas ruang udara Iran.
Serangan udara Israel merusak lebih dari 120 sistem pertahanan Iran, sekitar sepertiga dari keseluruhan kemampuan yang dimiliki sebelum konflik.
Sistem pertahanan jarak jauh seperti S-300 produksi Rusia dan Bavar-373 buatan dalam negeri menjadi sasaran utama.
Selain itu, kebangkitan kembali Dewan Pertahanan ini menunjukkan perubahan penting dalam strategi keamanan Iran.
Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan koordinasi militer, tindakan ini juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan di dalam, serta tanggapan terhadap kegagalan pertahanan dalam konflik sebelumnya.
Dalam situasi ketegangan yang meningkat di tingkat regional maupun global, Iran terlihat sedang memperkuat dasar pertahanannya dari dalam, baik secara institusi maupun politik.
