PR JABAR
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu memulai penyesuaian terhadap metode kepemimpinannya. Cara kerjanya seperti “superhero” justru merugikan dan kurang efisien bila diterapkan pada bidang administrasi pemerintah.
Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Penelitian Indonesian Political Studies (IPS) Arman Salam saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025.
“Baik dari segi budaya ataupun tata kelola pemerintahan yang ada saat ini, termasuk Jawa Barat, pendekatan Superman Dedi Mulyadi sangat merugikan, tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja kurang berhasil,” ujarnya.
Menurut Arman, sang gubernur yang biasanya dipanggil KDM seharusnya mulai merombak cara serta gaya kepemimpinan di Jawa Barat. Ia perlu menampilkan diri dengan menerapkan konsep tim kuat daripada menjadi satu-satunya pahlawan.
Arman mengambil contoh dimulai dari lingkungan pemerintah provinsi, KDM tak memperlihatkan satu pun teladan dalam hal kolaborasi tim di antara dia dan wagub-nya. Seolah bergerak sendiri dan lebih suka mencuri sorotan tanpa mau memberikan ruang bagi waktunya untuk bersinar.
Demikian pula menurut Arman, gaya KDM dalam membimbing dan bersikap terhadap para kepala daerah yang berada di bawah kendalinya. Ia tampak seolah-olah ingin merebut posisi dari para bupati dan wali kota dengan kesan tidak mampu menjalankan tugasnya. Bahkan, pada beberapa kejadian tertentu, perilaku KDM nampak seperti sedang mempermalukan mereka.
“Pasti ini tidak baik dari sudut pandang pengelolaan pemerintahan. Sepertinya semua persoalan ia coba tangani sendirian. Jika memang mampu, itu tentunya hebat. Namun pada akhirnya, tetaplah Bupati dan Walikota lah yang akan mengaturnya,” ucapnya.
Arman pun menyebutkan kasus negatif KDM dalam penggunaan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya sebagai contoh. Di satu sisi, hal ini tentunya dapat bermanfaat untuk membuat masyarakat paham tentang kegiatan mereka. Akan tetapi, di sisi lain, isi dari konten tersebut sangat merugikan lantaran berupaya menipu serta membodohi publik.
Salah satu hal yang kerap terlihat di media sosial para artis ini, kata Arman, adalah ketika mereka mendistribusikan uang. Di satu sisi, itu pastinya tidak ada masalah. Namun, pertanyaannya apakah tindakan tersebut memiliki dampak pada upaya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat?
“Ada berapa banyak orang yang dapat diberi uang oleh KDM dibandingkan dengan jutaan penduduk miskin di Jawa Barat? Lagipula, pemberian uang ini dilakukan secara selektif hanya ketika ada kamera agar bisa ditampilkan di media sosial. Bukankah hal itu tidak mengatasi permasalahan kemiskinan?” katanya tegas.
Oleh karena itu, menurut Arman, tidak heran bila beberapa penduduk Jawa Barat melihat KDM sebagai seorang Gubernur yang fokus pada pembuatan konten. Bayangkan saja, betapa banyaknya waktu yang dialokasikan oleh KDM untuk menciptakan konten dengan potensi penghasilan finansial. Walaupun demikian, bagian dari keuntungan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat.
“Lebih dari itu, saat melaksanakan kegiatan pembagian uang tersebut, KDM perlu bersikap terbuka. Mengapa? Sebab sekarang ia menjabat sebagai gubernur. Masyarakat perlu mengetahui asal-usul dana yang didistribusikan; apakah berasal dari APBD atau hasil penyewaan tanah. Jadilah jujur,” paparnya.
