Program Sekolah Rakyat di Kota Semarang Belum Bisa Menerima Pendaftaran Siswa
Program Sekolah Rakyat yang rencananya akan beroperasi di Kota Semarang belum bisa menerima pendaftaran siswa. Hal ini disebabkan oleh masih adanya proses verifikasi data siswa dari keluarga miskin yang menjadi prioritas penerima layanan pendidikan. Data tersebut berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang masih dalam proses validasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. “Surat edaran dari Kementerian Sosial baru saja kami terima. Proses verifikasi faktual masih dilakukan di lapangan,” ujarnya pada Jumat (18/7).
Salah satu hal yang menarik dari program ini adalah penggunaan gedung sementara di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang. Gedung ini akan digunakan sebagai tempat pembelajaran sementara hingga bangunan utama selesai dibangun.
Untuk tahap awal, jumlah kuota Sekolah Rakyat di Semarang hanya mencakup 50 siswa SD dan 50 siswa SMA. Namun, kuota ini akan ditingkatkan setelah pembangunan di lokasi tetap selesai. Lokasi yang direncanakan berada di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, dengan fasilitas lengkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang akan memiliki rombongan belajar sendiri.
Meski perencanaan sudah berjalan, urusan lahan masih menjadi tantangan. Beberapa lahan yang akan digunakan ternyata masih berstatus lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan proses legalisasi bersama dengan Kementerian Pertanian.
“Legalitas lahannya sedang kami proses. Untuk bangunan fisik, kami sedang mempersiapkannya,” tambah Bambang.
Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sering kali tidak bisa mengakses sistem pendidikan formal. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan layak bagi semua kalangan.
Beberapa kebijakan dan strategi telah dipersiapkan untuk memastikan keberhasilan program ini. Selain itu, kolaborasi antara dinas pendidikan dan instansi terkait juga sangat penting dalam mempercepat proses perekrutan dan pengembangan infrastruktur.
Dalam waktu dekat, pihak dinas pendidikan akan melakukan evaluasi terhadap proses verifikasi data dan persiapan lahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sebelum program dimulai.
Selain itu, pihak sekolah juga akan memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekitar agar bisa mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan program. Diharapkan, dengan kerja sama yang baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh sukses dalam menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas.
Seiring dengan perkembangan yang terjadi, pihak dinas pendidikan akan terus memantau progres dan menyesuaikan langkah-langkah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
