.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan pemerintah Indonesia berupaya untuk menengahi perselisihan antara Kamboja dan Thailand yang saat ini sedang mengalami konflik. Indonesia melakukan pendekatan diplomatik terhadap kedua negara tersebut.
“Kita akan melihat langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri. Kita akan memeriksa sejauh mana tindakan yang dilakukan. Karena selama ini kita sudah berkomunikasi,” ujar Lodewijk saat diwawancara di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Lodewijk, pemerintah sangat menyesali perselisihan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Menurutnya, jika konflik berlangsung terus-menerus maka keamanan dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara akan terkena dampak.
Untuk menghindari kejadian tersebut, Indonesia sebagai salah satu anggota komunitas ASEAN perlu mengambil tindakan untuk menenangkan perselisihan. “Kita tentu akan secara diplomatik mendekati kedua negara melalui Kementerian Luar Negeri guna melakukan komunikasi,” kata Lodewijk.
Namun, Lodewijk tidak menjelaskan secara terperinci metode pendekatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini lebih menekankan agar pemerintah mempersiapkan tindakan pencegahan jika peningkatan konflik antara Thailand dan Kamboja terus berlangsung, dengan memperkuat sistem deteksi dini regional.
Menurutnya, stabilitas wilayah merupakan aset strategis untuk pembangunan nasional dan keamanan negara. Jangan sampai, menurutnya, perselisihan antar negara tetangga berubah menjadi konflik terbuka yang dapat menyebar ke negara lain.
“Inilah saatnya kepemimpinan Indonesia diuji, bukan hanya sebagai pihak tengah, tetapi juga sebagai penjaga perdamaian regional,” ujar Amelia di Jakarta.
Ia menyatakan, Indonesia melalui jalur diplomasi damai, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN, perlu mendorong kedua pihak untuk mengendalikan diri, membuka komunikasi, dan mencari jalan penyelesaian yang damai.
Faktanya, menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang sebagai penengah di kawasan Asia Tenggara, seperti saat mengatasi konflik Kamboja pada akhir tahun 1980-an dan dalam penyelesaian krisis Rakhine di Myanmar.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, serta menyusun rencana evakuasi WNI di wilayah yang terkena dampak jika kondisi semakin memburuk.
“Termasuk dampak yang muncul, khususnya mengenai arus pengungsi, campuran ideologi, dan aspek ekonomi,” katanya.
