Hasan Nasbih Tak Jadi Mundur, Komisi I Dorong Istana Tinjau Ulang Cara Berkomunikasi dengan Publik

PIKIRAN RAKYAT

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengharapkan Istana agar secepatnya melakukan evaluasi terhadap strategi komunikasinya kepada masyarakat usai dibatalkannya penarikan diri Hasan Nasbih sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Presidential Communication Office
/PCO).

Syamsu menyebutkan bahwa keputusan seorang petinggi penting seperti Kepala PCO yang awalnya diberitakan akan mengundurkan diri namun akhirnya dicabut, tak boleh diremehkan. Dia menegaskan bahwa terdapat persoalan besar dalam tim komunikasi Istana.

“Bukan malah minta kepala babi untuk diolah menjadi hidangan. Ucapan tersebut tidak seharusnya mewakili pernyataan dari juru bicara presidensial yang professional,” ungkap Syamsu, Rabu, 7 Mei 2025.

Syamsu juga mengingatkan jika seorang juru bicara harus paham bahwa dirinya mewakili institusi negara, bukan mewakili diri sendiri. Jadi, ketika menyampaikan pernyataan kepada media harus betul-betul diatur dan dipertimbangkan secara matang.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh terdapat unsur emosi pribadi saat memberikan informasi resmi, sebab posisinya bukan sebagai perwakilan dari tim kampanye pasangan calon.

Dalam kasus daging babi yang dikirm ke Tempo, lanjut Syamsu, jurubicara Istana harus mengeluarkan pernyataan sesuai dengan latar belakang dari masalah tersebut. Yakni, berkaitan dengan pemberian daging babi sebagai ancaman kepada pers.

“Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media,” tuturnya.

Oleh sebab itu, orang yang dulunya menjabat sebagai wakil walikota di Makassar tersebut mengharapkan istana untuk melaksanakan penilaian atas metode komunikasi dengan masyarakat umum. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi situasi polemik serta berbagai pandangan yang bertentangan akibat dari pernyataan pihak juru bicara yang kurang sesuai.

“Masalah ini tidak sekadar berkaitan dengan Hasan Nasir atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana negara menjalin komunikasi dengan warganya. Jika komunikasinya lemah, maka dapat mengikis kepercayaan masyarakat,” jelasnya.