–
Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pemeriksaan tiba-tiba pada beberapa SPBU di Samarinda, Sabtu (5/4/2025), sebagai respons terhadap protes dari warga setempat.
Baru-baru ini masyarakat mengadukan situasi serupa di berbagai wilayah Kalimantan Timur tentang kemungkinan menurunnya mutu dan kecurigaan akan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang didistribusikan oleh sebagian stasiun pengisian bensin umum (SPBU).
Beberapa hari ini, publik telah melaporkan adanya penurunan kinerja pada kendaraannya dengan drastis setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM), dan sebagian lainnya sampai mogok berkendara tidak lama kemudian.
Keluhannya tersebar ke segala saluran komunikasi, meliputi media sosial sampai dengan platform penanganan keluhan resmi oleh pemda.
Gubernur Harum secara sigap memeriksakan sejumlah stasiun pompa bensin (SPBU) dan menyelidiki pasokan solar yang ada. Ia melaksanakan uji kandungan dan mutu bahan bakar, mengawasi langkah-langkah isi ulang, lalu berbincang dengan pemilik SPBU, sambil juga mendengarkan masukan dari warga yang tengah mengisi bahan bakar.
“Kami langsung menanggapi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Sebagian besar keluhan berkisar pada jenis bahan bakar BBM Pertamax dan Pertalite. Berdasarkan pemeriksaan kami, alhamdulillah hasilnya bersih atau clean and clear. Kami tidak menemukan campuran apapun, serta contoh yang kami tes secara langsung memenuhi standar,” jelas Gubernur Harum saat melakukan inspeksi mendadak di SPBU Jalan Slamet Riadi dan SPBU Jalan PM Noor Samarinda.
Pemimpin utama Kalimantan Timur tersebut juga menyatakan bahwa pihak berwenang siap mengambil langkah keras jika terbukti ada kecurangan, kelalaian, atau pemalsuan dalam proses distribusi dan mutu Bahan Bakar Minyak (BBM).
Peninjauan ini menunjukkan secara langsung bahwa pemerintah berperan sebagai layanan bagi rakyat dengan responsif, sigap, serta bersedia mendengar masukan. Dengan pendekatan yang mengutamakan kedewasaan manusia, Gubernur Harum bertujuan untuk memverifikasi bahwa penyelenggaraan fasilitas umum di Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, namun juga kesetaraan, mutu, dan kejujuran.
“Karena BBM ini berkaitan dengan keperluan pokok masyarakat, kami perlu memastikan bahwa mutunya sesuai standar dan prosedur operasional,” jelas laki-laki yang lahir di Kota Minyak Balikpapan itu.
