Oleh: Teguh Anantawikrama
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan Digital
Ketika membahas masa depan Indonesia, perhatian publik sering terfokus pada hilirisasi industri, kecerdasan buatan (AI), ketahanan pangan, transisi energi, investasi, dan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Semua agenda tersebut memang penting. Namun terdapat satu faktor yang sering terlupakan, yaitu kemampuan negara untuk menjalankan strategi pembangunan secara efektif, konsisten, dan terintegrasi. Tidak ada negara yang berhasil menjadi negara maju hanya karena memiliki sumber daya alam yang besar atau jumlah penduduk yang banyak. Negara maju dibangun oleh institusi yang mampu bekerja secara efisien dan mampu menerjemahkan visi menjadi eksekusi.
Di abad ke-21, daya saing negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur fisik. Jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pusat data memang tetap penting, tetapi faktor pembeda sesungguhnya adalah kualitas tata kelola pemerintahan. Negara yang mampu mengambil keputusan lebih cepat, mengelola data secara lebih baik, dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif akan lebih mudah menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Inilah alasan mengapa Government Technology atau GovTech harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. GovTech bukan sekadar digitalisasi pelayanan publik atau pembangunan aplikasi pemerintah. GovTech adalah transformasi menyeluruh terhadap cara negara bekerja. Ia menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, pengawasan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan ke dalam satu sistem yang saling terintegrasi. OECD menegaskan bahwa tantangan pemerintahan modern tidak lagi sekadar membangun fondasi digital, tetapi memastikan teknologi, data, dan tata kelola menjadi bagian dari operasi sehari-hari pemerintah sehingga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. (OECD)
Perubahan ini menjadi semakin penting karena dunia sedang memasuki periode ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik geopolitik, perubahan iklim, ancaman keamanan siber, volatilitas ekonomi global, hingga disrupsi AI menuntut pemerintah untuk bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, kecepatan pengambilan keputusan menjadi aset strategis. Pemerintah yang memiliki data terintegrasi dan dapat diakses secara real-time akan mampu mengidentifikasi risiko lebih dini, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan merespons krisis dengan lebih cepat dibandingkan negara yang masih bekerja dalam silo birokrasi.
Karena itu, GovTech tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek teknologi. GovTech harus dipandang sebagai instrumen peningkatan daya saing nasional dan ketahanan nasional. Ketika data kependudukan, kesehatan, pendidikan, investasi, perpajakan, bantuan sosial, dan kebencanaan dapat saling terhubung, pemerintah memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Kemampuan tersebut pada akhirnya akan menentukan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta kemampuan Indonesia menghadapi berbagai guncangan ekonomi maupun sosial.
Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam UN E-Government Survey 2024, Indonesia naik 13 peringkat menjadi posisi ke-64 dunia dari sebelumnya peringkat ke-77 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai memberikan hasil yang nyata. (Kompas)
Namun capaian tersebut juga menunjukkan bahwa pekerjaan besar masih menanti. OECD mencatat bahwa Indonesia memperoleh skor yang sangat tinggi pada dimensi Digital by Design dengan nilai 0,96, jauh di atas rata-rata OECD sebesar 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi tata kelola digital yang kuat. Akan tetapi Indonesia masih tertinggal pada aspek Government as a Platform, Data-Driven Public Sector, Open by Default, dan Proactiveness. Dengan kata lain, Indonesia sudah memiliki fondasi yang baik, tetapi masih perlu memperkuat integrasi, pemanfaatan data, dan layanan lintas instansi agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan dunia usaha. (OECD)
Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi kekurangan aplikasi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai platform digital nasional bekerja dalam satu arsitektur yang terintegrasi. Kita membutuhkan tata kelola yang mampu menghilangkan silo organisasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dieksekusi secara konsisten di seluruh pemerintahan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusulkan sebuah kerangka yang disebut Government Diamond Model. Dalam model ini, Presiden Republik Indonesia berperan sebagai Chief Executive Officer (CEO) bangsa yang menetapkan arah dan visi pembangunan nasional. Menteri Keuangan berfungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang menjaga kesehatan fiskal negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas berfungsi sebagai Chief Strategy Officer (CSO) yang menerjemahkan visi Presiden ke dalam strategi pembangunan jangka panjang. Menteri Investasi dan Hilirisasi dapat berperan sebagai Chief Growth Officer (CGO) yang bertugas mempercepat investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun sebagaimana perusahaan besar membutuhkan seorang Chief Operating Officer, negara juga membutuhkan figur yang memastikan seluruh mesin organisasi bergerak dalam arah yang sama. Dalam perusahaan, COO bertanggung jawab terhadap eksekusi. Ia memastikan strategi diterjemahkan menjadi program, target diterjemahkan menjadi kinerja, dan koordinasi lintas unit berjalan secara efektif. Tanpa COO yang kuat, organisasi akan memiliki visi yang besar tetapi kesulitan menghasilkan hasil yang nyata.
Dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut paling tepat dijalankan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mandat Kementerian PANRB mencakup reformasi birokrasi, kelembagaan, tata laksana, manajemen kinerja, manajemen aparatur sipil negara, serta koordinasi SPBE. OECD secara eksplisit mencatat bahwa PANRB merupakan institusi yang memimpin kerangka tata kelola digital pemerintahan Indonesia melalui SPBE dan arsitektur pemerintahan digital nasional. (OECD)
Karena itu, MenPANRB layak diposisikan sebagai Chief Operating Officer (COO) Republik Indonesia. Sebagai COO bangsa, MenPANRB bertanggung jawab memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat diterjemahkan menjadi proses bisnis yang terintegrasi, indikator kinerja yang terukur, serta tata kelola yang mampu mendorong kolaborasi lintas sektor. Peran ini bukanlah penambahan struktur baru, melainkan penguatan fungsi orkestrasi yang memang menjadi inti reformasi birokrasi modern.
Di sisi lain, transformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa fondasi teknologi yang kuat. Karena itu, MenPANRB membutuhkan mitra strategis yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur digital nasional. Peran tersebut sangat tepat dijalankan oleh Menteri Komunikasi dan Digital.
Jika MenPANRB adalah COO bangsa, maka Menkomdigi dapat diposisikan sebagai Chief Digital Infrastructure Officer (CDIO) Indonesia. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan tersedianya infrastruktur digital yang aman, andal, dan inklusif untuk mendukung transformasi pemerintahan dan ekonomi nasional. Tugas tersebut mencakup pembangunan konektivitas nasional, pengembangan pusat data nasional, interoperabilitas sistem, tata kelola identitas digital, keamanan siber, cloud pemerintah, pengembangan ekosistem AI, serta penguatan ekonomi digital Indonesia.
Pembagian peran ini menciptakan kejelasan yang selama ini sering hilang dalam berbagai agenda transformasi digital. MenPANRB bertanggung jawab pada perubahan organisasi, proses bisnis, tata kelola, dan budaya kerja birokrasi. Menkomdigi bertanggung jawab pada teknologi, konektivitas, platform, dan infrastruktur digital. MenPANRB mengubah cara pemerintah bekerja, sementara Menkomdigi menyediakan sarana yang memungkinkan perubahan tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.
Kolaborasi kedua kementerian tersebut akan menjadi faktor penentu keberhasilan GovTech Indonesia. Banyak negara gagal dalam transformasi digital karena terlalu fokus pada teknologi tanpa memperbaiki proses bisnis dan tata kelola. Hasilnya adalah banyak aplikasi yang berdiri sendiri, data yang tidak terhubung, dan pelayanan yang tetap rumit. Sebaliknya, negara-negara seperti Singapura, Estonia, dan Korea Selatan berhasil karena mampu menyatukan transformasi kelembagaan dengan transformasi teknologi dalam satu kerangka tata kelola yang jelas.
Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan serupa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dan visi Indonesia Emas 2045, kebutuhan akan pemerintahan yang agile, berbasis data, dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya membutuhkan investasi dan industrialisasi. Pertumbuhan tersebut juga membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak dengan kecepatan yang sama seperti dunia usaha dan perkembangan teknologi.
Pada akhirnya, negara yang akan memenangkan persaingan global bukanlah negara yang memiliki sumber daya terbesar, melainkan negara yang memiliki kemampuan terbaik dalam mengelola sumber daya tersebut. Di era AI dan ekonomi digital, kualitas sistem operasi pemerintahan akan menjadi faktor pembeda utama. GovTech adalah fondasi sistem operasi tersebut. Oleh karena itu, penguatan MenPANRB sebagai COO bangsa dan Menkomdigi sebagai penggerak infrastruktur digital nasional bukan sekadar gagasan kelembagaan. Ini adalah kebutuhan strategis untuk memastikan Indonesia mampu meningkatkan daya saing, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.
