JAKARTA – Ketua Divisi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan dirinya enggan untuk memberikan komentar terkait tuduhan bahwa ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau biasa disebut dengan Jokowi, adalah palsu. Sebaliknya, ia cenderung membahas masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Lebih banyak bicara tentang para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sekarang, mereka yang tak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya, serta tantangan dari perubahan global yang tengah terjadi dan harus kami tanggapi—itu jauh lebih menarik bagi saya,” kata Ganjar ketika bertemu dengan media di Jakarta, Sabtu lalu.
Oleh karena itu, Ganjar mengharapkan bahwa nantinya semua pihak dapat mendiskusikan masalah-masalah yang lebih strategis demi keuntungan masyarakat. Lagipula, kedua belah pihak yang terkait dalam hal tersebut telah bersiap untuk menunjukkan kebenaran mereka di hadapan hakim.
“Saat ini proses tersebut mungkin telah dimulai, jika saya tidak keliru, ada pihak yang melakukan gugatan dan hal-hal serupa, lalu beberapa di antaranya bahkan sudah mencapai tahapan persidangan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, berpikir untuk menyerahkan masalah sertifikat kelulusan universitasnya yang diberitakan oleh beberapa orang sebagai kontroversi ke bidang peradilan. Dia mengatakan: “Saya sedang mempertimbangkan hal tersebut karena ini telah menjadi fitnah dimana-mana,” ungkap Jokowi saat berada di Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu (16/04).
Jokowi menyebut adanya polemik itu mencakup unsur pencemaran nama baik dan karena itu dia berpikir tentang melaporkkannya kepada pihak yang berwajib.
Pernyataan itu disampaikan setelah beberapa kelompok mengungkapkan permintaannya, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
UGM mengungkapkan bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan kepolisian berkaitan dengan tuduhan tentang ijazah Jokowi yang dipertanyakan oleh beberapa pihak.
Saat disambangi di kawasan kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta pada hari Rabu (23/4), Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius menyampaikan bahwa proses komunikasi sudah berlangsung seminggu terakhir, walaupun dia tidak menjelaskan rincian tentang metode komunikasi serta pemeriksaannya yang dilakukan oleh petugas.
“Kontak telah dilakukan dengan rekan-rekan dari Polri dan sudah siap. Hal ini masih berhubungan dengan kasus ijazah sebelumnya. Rincian lebih lanjut akan disampaikan oleh para rekan di Polri,” ucapnya.
Andi menggarisbawahi bahwa UGM bersedia untuk memfasilitasi jalannya hukum serta akan menyediakan informasi yang diperlukan bila ada permintaan formal dari petugas kepolisian atau lembaga peradilan.
