PR SUMEDANG
– Ratusan pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Jawa Barat, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada pondok pesantren.
Dalam Musyawarah Besar Pondok Pesantren Se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Jaringan Kyai Santri Nasional (JKAN) Jawa Barat di Pondok Pesantren Sirnamiskin, Bandung, Sabtu, 14 Juni 2025, mereka menuntut keadilan, pengakuan dan perhatian yang setara dari pemerintah.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Pimpinan Ponpes Sirnamiskin, Dr. KH Ahmad Syamsurijal, dalam sambutannya menegaskan, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Bahkan telah terbukti menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan benteng moral dan sejarah perjuangan bangsa. Sudah saatnya pesantren memperoleh hak yang menjadi kewajiban negara,” ujarnya.
Penghapusan dana hibah pesantren
Kekecewaan berat mengemuka dalam forum tersebut. Para peserta menyoroti penghapusan dana hibah untuk pesantren dan beberapa pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dinilai mendiskreditkan lembaga pendidikan keagamaan.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Jika pesantren dan sekolah swasta disingkirkan, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh anak-anak Jawa Barat?” ujar seorang pengasuh pesantren.
Suasana forum menjadi emosional ketika para kiai menyampaikan perumpamaan perjuangan mereka sebagai “karang kecil” yang menghadang ombak besar”. Meski tak punya kekuatan politik besar, mereka bertekad terus menyuarakan kebenaran, demi menjaga keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan dan kebudayaan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dalam sambutannya juga menyampaikan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menilai narasi yang dibangun selama ini, seolah-olah menghapus kontribusi kepala daerah dan DPRD periode sebelumnya.
“Gubernur sekarang ini bagian dari sejarah Jawa Barat. Dua periode menjadi Bupati Purwakarta. Seharusnya ia juga bertanggung jawab atas kondisi saat ini, bukan hanya membuat tontonan yang viral,” ujar Ono menandaskan.
Ia juga mengungkapkan, penghapusan dana hibah pesantren dilakukan tanpa transparansi. “Saya sudah memanggil kepala Bappeda. Jawabannya, dana hibah itu disimpan di kode rekening dana tidak terduga. Namun, hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut,” tuturnya.
Turut hadir dalam Mubes itu, sejumlah tokoh, antara lain Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Sidqon Djampi dan Anggota Komisi V DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan Zaenuddin. Mereka menyatakan dukungan terhadap perjuangan pesantren dalam mendapatkan hak-haknya secara adil.
Forum tersebut, menyepakati penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Berbagai suara dari pesantren yang selama ini tenang, kini mulai membentuk arus kesadaran baru, bahwa mereka bukan hanya penonton dalam panggung pembangunan, tetapi aktor penting yang tidak boleh dipinggirkan.***
